JAKARTA, AmiraRiau.com– Bupati Siak, Afni Zulkifli, menemui Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Triono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pert emuan itu, memperjuangkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak kembali mendapatkan kepercayaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mengelola pelabuhan di kawasan KITB.
Kedatangan Bupati Afni didampingi Asisten II Sekdakab Siak, Komisaris KITB, Komisaris PT Samudra Siak, jajaran direksi PT Samudra Siak, jajaran direksi KITB, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Turut hadir Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk wilayah Siak.
Afni mengatakan, perjuangan mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat terhadap BUMD Siak sebenarnya telah dimulai sejak setahun lalu, tepatnya pada awal masa kepemimpinannya sebagai Bupati Siak.
Bupati perempuan pertama itu mengakui, pengelolaan pelabuhan KITB sebelumnya dipercayakan Kementerian Perhubungan kepada BUMD PT Samudra Siak. Namun, pada Oktober 2024 masa pengelolaannya berakhir dan perusahaan tersebut dinilai tidak lagi layak menjadi BUP.
Menurut Afni, pengelolaan sebelumnya menyisakan sejumlah persoalan. Di antaranya tidak adanya keuntungan signifikan bagi daerah serta tidak optimalnya pemeliharaan infrastruktur dermaga pelabuhan. Kondisi tersebut kemudian berujung pada ambruknya jembatan KITB pada Januari 2026.
"Pak Direktur tadi kembali menyayangkan dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan pelabuhan KITB pada masa lalu," ungkap Afni.
Mantan wartawan itu menjelaskan, pelabuhan tersebut dibangun menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Namun, dalam perjalanannya, pengawasan dan perawatan dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan, terjadi penumpukan truk pengangkut cangkang di atas kawasan pelabuhan tanpa pengawasan yang memadai. Menghadapi persoalan tersebut, Afni mengaku telah menyampaikan permohonan maaf sekaligus meminta kesempatan kedua kepada Menteri Perhubungan saat pertemuan setahun lalu.
Sebagai kepala daerah yang baru, Afni menyampaikan komitmen untuk memperbaiki tata kelola BUMD dan memastikan kepercayaan pemerintah pusat tidak kembali disia-siakan.
"Saya akan pegang komitmen dan menjaminkan agar kedepan pengelolaan pelabuhan KITB lebih baik lagi,kedepan. Kami memohon diberikan kesempatan kedua agar BUMD Siak kembali dipercaya mengelola Pelabuhan KITB," pinta Afni.
Keberadaan pelabuhan tersebut, kata Afni, sangat strategis bagi masa depan perekonomian masyarakat Siak. Terlebih, daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
Karena itu, KITB diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, membuka peluang investasi, meningkatkan aktivitas usaha, sekaligus memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Afni juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang telah menganggarkan dan melaksanakan pekerjaan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kembali jembatan Pelabuhan Tanjung Buton.
Afni menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, penyusunan DED tersebut ditargetkan selesai paling lambat akhir tahun ini. Namun, pemerintah pusat belum menganggarkan pembangunan fisik jembatan tersebut.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Siak tidak ingin hanya menunggu. Afni mengungkapkan, pemerintah daerah telah bergerak secara paralel dengan menggandeng pihak ketiga dan berhasil mendapatkan investor yang bersedia membangun kembali pelabuhan tersebut.
"Alhamdulillah, kami mendapatkan investor untuk bisa membangunkan pelabuhan ini kembali tanpa membebani APBN maupun APBD. Tentu ini nantinya butuh pola kerjasama dan kolaborasi di bawah bimbingan Kemenhub," ujarnya.
Komitmen tersebut juga disampaikan langsung kepada Direktur Kepelabuhanan. Afni berharap, setelah DED rampung, seluruh pihak dapat kembali duduk bersama untuk membahas langkah pembangunan selanjutnya.
Dalam pertemuan itu, Triono menyambut baik komitmen Pemkab Siak. Namun, ia mengingatkan agar kesalahan pengelolaan pada masa lalu tidak kembali terulang.
Afni menyebutkan, pihak Kementerian Perhubungan meminta agar komitmen pemerintah daerah nantinya dituangkan secara jelas melalui pakta integritas sebelum kerja sama pengelolaan dimulai.
"Beliau menyampaikan, benar ya Ibu Bupati, ini dijaga komitmennya. Sebelum kerja sama dimulai harus ada pakta integritas, harus ada komitmen yang betul-betul jelas. Jangan hanya janji saja," kata Afni menirukan pesan Direktur Kepelabuhanan.
Bagi Afni, perjuangan menghidupkan kembali Pelabuhan Tanjung Buton bukan sekadar mengembalikan status pengelolaan kepada BUMD. Lebih dari itu, ia ingin memastikan aset negara yang telah dibangun dengan anggaran pemerintah benar-benar terawat, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Siak.***
