16.000 ASN dan TNI/Polri Disiapkan ke IKN

MALANG — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN dan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan, pihaknya tengah memersiapkan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Untuk sementara ada 16.000 ASN dan TNI/Polri yang akan pindah ke sana. ”Sekarang kita sudah membuat berbagai proses siapa yang akan pindah, dari 35 KL (kementerian/lembaga) sudah kita laporkan beberapa persentase di setiap KL. Jadi, kita siapkan,” ujarnya. Anas mengatakan, hal itu saat memberikan pembekalan di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/2/2023), di Pendopo Agung Jalan Merdeka Timur, Malang. Turut hadir pada kesempatan ini, antara lain, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB Nanik Murwati, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Dian Natalisa, dan Bupati Malang M Sanusi, serta forum komunikasi pimpinan daerah. Menurut Anas, Kementerian PAN dan RB mendapat tugas dari Presiden untuk menyiapkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN). Awalnya ada beberapa skenario, yakni 60.000 orang, 21.000 orang, 16.000 orang, dan 8.000 orang. ”Presiden telah memutuskan dengan kebutuhan sementara, diputuskan 16.000 ASN dan TNI/Polri,” ucapnya. Pemerintah, sebagaimana dilansir kompas.com, dalam rapat kabinet terakhir, lanjut Anas, sudah menyiapkan tambahan anggaran untuk membangun superblok apartemen untuk ASN di IKN. Di kawasan itu nantinya juga akan dibangun sekolah dan fasilitas kesehatan bertaraf internasional hingga ruang terbuka hijau. ”Jadi, ASN yang pindah ke sana sudah disiapkan apartemen di ring satu. Kenapa apartemen? supaya land house (rumah tapak)-nya tidak terlalu luas dan ruang terbuka hijaunya lebih banyak,” ujarnya. Jangan berbelit Terkait dengan kinerja birokrasi, pada kesempatan itu Anas juga kembali mengingatkan agar birokrasi di daerah tidak berbelit dan memiliki target yang berdampak. Jangan sampai birokrat sibuk bekerja, tetapi tidak ada dampak signifikan terhadap masyarakat. ”Kita tetapkan reformasi birokrasi tematik, yakni daerah kalau RB (reformasi birokrasinya) bagus, maka kemiskinan harus turun, investasi bertambah, dan digitalisasi harus jalan,” katanya. Jika digitalisasi jalan, pelayanan akan cepat dan bagus murah dan akuntabel. Selain itu, kata Anas, katalog elektronika (e-katalog) juga harus tumbuh. Jika e-katalog jalan, kegiatan pemerintahan akan lebih transpran dan penyerapan anggaran akan lebih cepat. Adapun M Sanusi berharap agar banyak pendidikan dan latihan atau pembinaan diberikan kepada ASN terkait dengan peningkatan kapasitas. Pasalnya, jajaran satuan kerja perangkat daerah di pemerintah daerah masih banyak yang bekerja sebatas kewajiban. Inovasi dan kreativitas belum banyak mereka kembangkan. ”ASN sebagai pelayan publik ini belum banyak yang melayani, masih gaya lama,” ucapnya.***