PEKANBARU, AmiraRiau.com - Gubernur Riau Abdul Wahid bersama unsur Forkopimda siap mendengar aspirasi dan menjaga komunikasi yang terbuka. Hal itu diungkapnya saat rapat koordinasi di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (1/9/2025).
Abdul Wahid menegaskan pentingnya pelayanan publik yang santun dan tidak arogan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Ia juga meminta agar seluruh aparatur sipil dan program-program sosial seperti PKH dikoordinasikan dengan baik agar tidak menjadi pemicu keresahan lokal.
“Yang melayani masyarakat harus bersikap sopan dan tidak arogan, karena arogansi bisa menimbulkan persepsi yang berbeda, walaupun niatnya baik,” ujar gubernur di hadapan peserta rapat.
Terkait unjuk rasa, gubernur menginstruksikan agar pembelajaran daring hanya diterapkan pada sekolah-sekolah yang berada di sekitar titik keramaian, seperti DPRD dan Polda. Ia menolak opsi meliburkan seluruh sekolah karena dinilai justru dapat menambah kecemasan di masyarakat. Pemerintah juga mulai menggelar pasar murah di sejumlah titik sebagai respon atas tekanan ekonomi.
Sejumlah mantan Gubernur Riau turut memberikan pandangan. Anas Makmun menilai, narasi bahwa Riau tetap dalam kondisi aman adalah langkah terbaik untuk meredakan ketegangan. Syamsuar menegaskan agar isu lokal, meski kecil tidak diabaikan karena dapat menjadi sumber konflik yang meluas.
Edy Natar menyebut situasi yang terjadi saat ini harus disikapi dengan serius dan pendekatan yang manusiawi. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah dan aparat tetap tenang dan bijak dalam menghadapi aspirasi masyarakat.
Kapolda Riau dalam rapat tersebut mengusulkan adanya deklarasi keamanan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Ia menilai, perbedaan zaman sekarang dengan 1998 terletak pada kecepatan mobilisasi melalui media sosial.
“Kita butuh komitmen bersama. Semua forum, lembaga adat, dan tokoh masyarakat harus bersatu menjaga ketenteraman,” ujarnya.
Gubernur menghimbau seluruh unsur masyarakat, termasuk tokoh agama seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, ikut menjaga situasi tetap tenang dan kondusif. “Kita harus turun bersama ke lapangan, meyakinkan masyarakat bahwa suara mereka didengar dan dilindungi,” pungkasnya.***
