PEKANBARU, AmiraRiau.com – Pemerintah Provinsi Riau selaku pemegang saham mayoritas kembali melakukan langkah taktis untuk memperkuat struktur tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD Riau). Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS PT PER), Ade Frestian resmi diangkat dan ditetapkan untuk mengomandoi PT Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) sebagai direktur baru.
Agenda formal pengambilan keputusan korporasi pelat merah tersebut diselenggarakan secara tertutup di Pekanbaru pada Selasa (26/05/2026).
Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Riau, Sri Irianto, membenarkan dinamika restrukturisasi di tubuh perusahaan pembiayaan daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan prosesi pemilihan telah berjalan linier sesuai dengan regulasi baku yang ada.
"Hasil keputusan mutlak RUPS telah menetapkan Direktur PT PER dijabat oleh Ade Frestian. Pengangkatan resmi ini didasarkan sepenuhnya pada hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang sebelumnya telah diselesaikan secara objektif oleh Panitia Seleksi (Pansel)," ungkap Sri Irianto kepada awak media.
Sri Irianto memaparkan, agenda RUPS kali ini tidak hanya fokus pada pengisian nakhoda utama di level direksi. Guna memperkuat akuntabilitas operasional dan memastikan kepatuhan unit usaha terhadap regulasi keuangan modern, forum pemegang saham juga sepakat menunjuk Zulhendri Rais sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT PER.
Langkah strategis penunjukan lini DPS ini diproyeksikan mampu memperluas pangsa pasar pembiayaan syariah, sekaligus membentengi perusahaan dari risiko maladministrasi operasional.
Ada tiga target utama pembenahan PT PER ke depan, mengejar ketertinggalan penyaluran kredit produktif bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Riau, memaksimalkan penetrasi produk pembiayaan berbasis syariah melalui supervisi ketat dari DPS yang baru dilantik dan membangun super team kerja yang lengkap dan adaptif terhadap iklim kompetisi industri keuangan non-bank.
"Dengan telah lengkapnya pimpinan pada tubuh BUMD ini, kami berharap ada akselerasi program kerja yang masif, sehingga PT PER bisa tumbuh lebih berkembang dan kompetitif di masa depan," tambahnya.
Di sisi lain, restrukturisasi kabinet kerja ini juga dipicu oleh adanya instruksi tegas dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. Jajaran Biro Perekonomian Setdaprov Riau diperintahkan untuk memperketat pembinaan dan pengawasan kinerja keuangan terhadap seluruh lini BUMD tanpa terkecuali.
Rapor kinerja korporasi ke depan akan diukur secara ketat melalui rasio kemampuan perusahaan dalam menyetorkan dividen yang optimal sebagai salah satu instrumen penopang target Pendapatan Asli Daerah (PAD Riau).
"Untuk dapat menyetorkan dividen yang tinggi kepada pemerintah daerah, prasyarat utamanya tentu dibutuhkan komposisi manajemen yang komplet dan kompeten. Melalui pengisian pos-pos krusial ini, operasional PT Permodalan Ekonomi Rakyat diyakini akan berjalan jauh lebih baik. Kami juga memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar BUMD kita ini mampu terus maju dan berkembang," pungkas Sri Irianto optimis.***
