Pekanbaru (AmiraRiau.com) - Memasuki reses masa sidang III, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Riau, Ade Hartati Rahmat, M.Pd. yang membidangi kesejahteraan rakyat menggelar acara silaturahmi dan ramah tamah di kediamannya pada Minggu (05/07/2020) yang dihadiri oleh kader posyandu Kelurahan Maharatu, Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Ade menerima berbagai aspirasi kader posyandu Kelurahan Maharatu dengan berbagai polemik yang harus dipecahkan.
Ade Hartati memilih untuk menyentuh segmen kader posyandu dengan harapan dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui suara ibu-ibu yang menjadi kader posyandulah para pemangku jabatan dapat megetahui kondisi sumber daya manusia. Baik dari sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
[caption id="attachment_27683" align="aligncenter" width="640"]
Reses masa sidang III Anggota DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, M.Pd.[/caption]
Salah satu kader posyandu Kelurahan Maharatu menyampikan aspirasinya mengenai insentif yang tidak merata di setiap posyandu di Pekanbaru. Pihaknya meminta kepada Ade Hartati agar meneruskan aspirasinya kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
"Dalam beberapa kali reses hal yang menyangkut pemberian insentif menjadi keluhan mendasar. Sebetulnya para kader posyandu tidak mengharapkan apresaisi berlebihan dari pemerintah tapi paling tidak ada perhatian dari pemerintah terhadap kerja sosial mereka di lapangan. Hal ini perlu diketahui pemko Pekanbaru agar tidak ada kendala bagi para kader menjalankan tugasnya karena sebetulnya insentif ini bukan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Biasanya digunakan untuk makanan tambahan yang diberikan kepada balita atau ibu hamil yang datang ke posyandu karena pemerintah sudah tidak menganggarkan untuk makanan tambahan ini," jelas Ade Hartati.
"Selain untuk meningkatkan pelatihan mereka ketika diundang ke puskesmas maupun dinas terkait, insentif tersebut digunakan untuk transportasi. Kendala saat ini adalah tidak merata di tiap posyandu, ada yang menerima insentif selama 4 bulan, ada yg 3 bulan bahkan ada yang baru menerima satu bulan seperti yang terjadi di Kelurahan Maharatu. Tidak boleh ada hal seperti ini dalam sebuah kebijakan pemerintah," lanjut legislator yang juga berperan sebagai aktifis menyuarakan kepentingan perempuan dan anak tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ade juga mengungkapkan tentang pentingnya imunisasi bagi balita. Kendati sedang dalam pandemi Covid-19 vaksinasi juga harus dijalankan untuk kepentingan kesehatan demi mencegah penyakit berbahaya sejak dini.
" Harus ada koordinasi dari pemerintah ke posyandu apalagi sebentar lagi adalah bulan Agustus saat pemberian Vitamin A. Semoga ada kebijakan pengaturan yang tetap bisa menjalanakan vaksinasi untuk bulan khusus Agustus dengan memperhatikan protokol kesehatan agar masyarakat tidak berkerumun namun tetap mendapatkan vaksinasi. Hal ini juga menjadi momentum untuk sekaligus mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan," tutup kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.