BANGKINANG KOTA, AmiraRiau.com- Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Habiburahman, meminta Pemerintah Kabupaten Kampar segera mengambil langkah konkret untuk menunjukkan solidaritas dengan menginisiasi penggalangan donasi resmi bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
Seruan ini disampaikan setelah Rapat Paripurna DPRD Kampar mengenai penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan.
Habiburahman mengapresiasi kepedulian awal yang diwujudkan melalui doa bersama, namun ia menegaskan bahwa aksi nyata sangat dibutuhkan.
"Kita memulai dengan doa... Namun, mereka tentu membutuhkan bantuan, baik berupa makanan maupun kebutuhan lainnya. Karena itu perlu segera digalang donasi dari Kampar untuk Sumatera," ujarnya.
Ia berharap Pemkab Kampar segera menyusul langkah daerah lain, seperti Kota Pekanbaru, yang telah lebih dulu mengirimkan bantuan kemanusiaan.
Namun, ia menegaskan bahwa kepedulian tidak boleh berhenti pada doa semata. Menurutnya, langkah nyata berupa bantuan logistik sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak.
“Sekarang tinggal eksekusi dari kita. Mereka tentu membutuhkan bantuan, baik berupa makanan maupun kebutuhan lainnya. Karena itu perlu segera digalang donasi dari Kampar untuk Sumatera,” jelasnya.
Ia berharap Pemkab Kampar segera mengambil langkah konkret dan menyalurkan bantuan secara resmi, menyusul daerah lain seperti Kota Pekanbaru yang telah lebih dulu mengirimkan bantuan kemanusiaan.
“Mudah-mudahan dengan penyampaian kita hari ini, Pemkab Kampar juga tergerak mengirimkan bantuan resmi ke Sumbar, Aceh, dan Sumut. Kita ini semuanya bersaudara,” harapnya.
Di samping isu kemanusiaan, Habiburahman juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengkritisi isu internal di lingkungan Pemkab Kampar, yaitu rendahnya tingkat kehadiran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD.
Kondisi ini dinilai sudah sering terjadi dan sangat disayangkan. Ia menegaskan bahwa kehadiran OPD adalah wujud sinergitas yang penting antara lembaga eksekutif dan legislatif demi kemajuan Kampar.***
Penulis: Ali Akbar
