PEKANBARU, AmiraRiau.com - Langkah cepat Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, melobi pemerintah pusat untuk memperjuangkan anggaran dinilai layak diapresiasi. Selain mendatangi kementerian, Wahid juga aktif melakukan pendekatan politik ke DPR RI serta menjalin komunikasi dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT Perusahaan Listrik Negara  (PLN).

Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, menyampaikan dukungannya langkah strategis Gubri Wahid selama 100 hari lebih masa kepemimpinannya. Iyet pun menilai gerak cepat Ketua PKB Riau tersebut, menunjukkan komitmen kuat untuk membangun Riau.

"Kami di pusat terus bersinergi (bersama Gubri Wahid). Fokus kita sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan listrik di Riau. Gerak cepat pak Gubernur patut diapresiasi,” kata Iyet, bersama Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, saat ditemui di VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Selasa (10/6/2025).

Lanjut pelantun lagu Laksamana Raja di Laut  yang juga wakil rakyat asal Riau ini, Gubri Wahid juga kerap mengingatkannya secara langsung terkait berbagai tugas strategis di Komisi XII DPR RI, termasuk isu kelistrikan yang menjadi sorotan utama di Riau.

“Beliau rajin mengingatkan saya soal tanggung jawab sebagai anggota dewan. Kemudian, intens berkomunikasi dengan anggota DPR RI lainnya. Alhamdulillah, kita punya gubernur yang tak kenal lelah dalam bekerja. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan untuk terus membangun Riau,” ujar Iyet.

Menurut Iyet lagi, pentingnya peran kepala daerah aktif "menjemput bola' ke pusat. Pasalnya, lobi-lobi yang dilakukan Wahid ke sejumlah kementerian bukan perkara mudah. Namun hal tersebut harus dilakukan demi kemajuan daerah.

“Jangan ada yang salah paham. Gubernur ke Jakarta itu bukan sekadar jalan-jalan, apalagi kalau ada anggapan menghambur uang. Urusan lobi itu berat dan butuh strategi. Kalau kita ingin Riau maju, ya harus beri ruang bagi gubernur untuk bergerak. Jangan buat narasi yang melemahkan semangat pembangunan,” tegas Iyet.

Iyet mengajak seluruh pihak, untuk mendukung langkah Gubri Wahid memperjuangkan kemajuan Riau. Lobi-lobi politik ke DPR RI, sejumlah kementerian  termasuk baru-baru ini menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak lain untuk kemajuan Riau.  

"Kalau gubernur hanya duduk diam di daerah, bagaimana pembangunan bisa berjalan. Mari kita dukung beliau, agar Riau bisa menjadi provinsi yang lebih maju dan hebat,” pungkasnya.

Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid, Dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI dan PT PLN  menegaskan urgensi percepatan proyek kelistrikan agar seluruh desa dan dusun di Riau dapat menikmati akses listrik paling lambat 2026.

"Kalau bisa jangan sampai 2027, itu bisa menimbulkan kerugian ekonomi. Kalau 2026 tuntas, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik," ujarnya.

Wahid juga memaparkan rencana ambisius pembangunan kawasan industri baru di Bukit Batu, Pulau Bengkalis, dan kawasan ekonomi khusus di Pulau Rangsang. Ia menekankan betapa krusialnya pasokan listrik yang andal dan stabil untuk menarik investasi.

"Listrik tidak bisa lagi diabaikan. Ini adalah motor penggerak ekonomi. Tanpa listrik, ekonomi tidak bisa tumbuh," tegasnya.

Gubernur Riau berharap PLN dapat mempercepat realisasi di lapangan, terutama di wilayah seperti Bengkalis yang masih mengandalkan genset. Saat ini, beberapa wilayah kepulauan seperti Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang masih sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

"Kalau listrik bisa masuk ke semua wilayah, pemerintah akan lebih ringan bebannya. Investasi akan masuk, lapangan kerja terbuka, dan pendapatan pajak meningkat," kata Wahid.

Menanggapi hal ini, Direktur Distribusi PLN, Andi Priyanto dalam paparannya menyampaikan komitmen untuk mengganti sistem tersebut dengan kabel laut tegangan tinggi. Transisi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan energi, sejalan dengan visi energi bersih.

Andi Priyanto menjelaskan bahwa Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis di tengah Pulau Sumatera. Riau berfungsi sebagai simpul penghubung sistem kelistrikan Sumatera bagian selatan dan utara melalui jaringan backbone 275 kV dan 500 kV. Posisi ini menjadikan Riau sebagai tulang punggung penting dalam stabilitas pasokan listrik regional.

Seperti diketahui, Gubri Wahid sejak awal kepemimpinannya dilantik 20 Februari bersama pasangannya SF Hariyanto, gerak cepat menemui sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Bersama Menkeu Sri Mulyani baru-baru ini misalnya, Wahid membahas persoalan fiskal daerah dan sejumlah kendala anggaran yang tengah dihadapi. Kemudian selain itu isu utama yang disampaikan adalah persoalan tunda bayar di Riau.

"Pada pertemuan tadi, kita sudah sampaikan kondisi keuangan daerah dan ruang-ruang fiskal yang terbatas. Termasuk soal tunda bayar 2023 yang nilainya Rp274 miliar. Alhamdulillah, Ibu Menteri merespons positif dan menjanjikan akan segera mencarikan solusi melalui rapat internal," ujar Wahid saat itu, Kamis (5/6/2025).

Menurut Wahid, salah satu penyebab terjadinya tunda bayar adalah penurunan produksi migas di Riau yang cukup signifikan. “Produksi kita yang biasanya 400 ribu barel per hari, sekarang tinggal 140 sampai 160 ribu. Harga ICP juga dalam APBN ditetapkan 80 dolar AS per barel, namun realisasinya hanya 60–65 dolar,” papar Gubri.

Pada kesempatan ini, Wahid juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar alokasi dana bagi hasil (DBH) maupun pajak disesuaikan dengan volume produksi aktual daerah, terutama dari sektor unggulan seperti migas dan kelapa sawit.

Di kesempatan berbeda Wahid terlebih dahulu melakukan lawatannya menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Anggodo, Kamis (8/5/2025). Wahid tak sendiri, tetapi memboyong para bupati dan wali kota se Riau. Pertemuan itu dalam rangka menjemput anggaran pemerintah pusat untuk bidang infrastruktur.

Pada pertemuan itu, Wahid menyampaikan bahwa infrastruktur merupakan elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Wahid jelaskan, kondisi jalan di Provinsi Riau masih memerlukan perhatian serius. Dari total panjang jalan provinsi 2.693,87 km hingga tahun 2024, baru 68,01 persen yang berstatus mantap, sedangkan 31,98 persen sisanya masih dalam kondisi tidak mantap. Sementara itu, untuk jalan kabupaten/kota sepanjang 17.632,37 km, hanya 47,92 persen yang mantap.

“Kami menghitung kebutuhan anggaran untuk mencapai 100 persen jalan mantap di Riau mencapai Rp24,7 triliun,” ungkap  Wahid.

Untuk mendukung pembangunan tahun 2026, Provinsi Riau telah mengusulkan sejumlah kegiatan prioritas yang lagsung disampaikan kepada menteri. ***