SIAK, AmiraRiau.com- Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan bahwa keakuratan basis data di lapangan sangat krusial untuk memetakan potensi sekaligus mengurai tantangan riil yang dihadapi sektor industri dan masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkab Siak menilai hasil Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026 memiliki nilai informasi yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan makroekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat membuka secara resmi agenda Pelatihan Petugas Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Jumat (5/6/2026).
"Data komprehensif yang dihimpun oleh para petugas di lapangan ini akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis. Kami berharap output Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan kuat untuk mengeskalasi pembangunan Kabupaten Siak yang lebih hebat dan bermartabat," ujar Bupati Afni.
Bupati Afni menguraikan, terdapat sejumlah variabel indikator ekonomi daerah yang tidak dapat divalidasi secara optimal jika hanya mengandalkan mekanisme internal birokrasi pemda. Variabel khusus tersebut mayoritas berada pada sektor industri pengolahan dan manufaktur skala besar hingga mikro.
Melalui integrasi data Badan Pusat Statistik (BPS) ini, Pemkab Siak akan merancang ulang program penguatan struktur ekonomi daerah. Langkah ini mencakup peta jalan pengembangan sektor usaha prioritas, perluasan klaster pemberdayaan UMKM, hingga pemenuhan kebutuhan logistik spesifik di tiap wilayah kecamatan.
"Melalui sensus ini, kita bisa membaca secara presisi sektor usaha mana saja yang sedang bertumbuh positif dan sektor apa yang masih membutuhkan stimulus serta intervensi anggaran pemerintah daerah. Muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kabupaten Siak, Nugroho Imam Darodjat, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun ini merupakan agenda nasional skala besar untuk memotret peta perekonomian daerah secara utuh dan menyeluruh.
Pihaknya memastikan seluruh petugas lapangan telah dibekali metodologi draf standardisasi internasional untuk melakukan pencacahan pada 39 ribu unit usaha serta 150 ribu kepala keluarga di seluruh peta wilayah Kabupaten Siak.
Nugroho mengimbau kepada seluruh jajaran pencacah lapangan untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik statistik, serta bekerja konsisten demi melahirkan data berkualitas tinggi. Penggunaan warga tempatan sebagai petugas dinilai menjadi jembatan komunikasi yang efektif mengingat mereka sangat memahami karakteristik sosial-budaya dan geografis wilayah setempat.***
