SIAK, AmiraRiau.com - Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak tidak pernah menjadikan piala maupun pengakuan seremonial sebagai tujuan utama dalam menjalankan program Pengarusutamaan Gender (PUG).
Baginya, memastikan hak-hak dasar perempuan dan anak tetap terpenuhi secara nyata di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang sulit jauh lebih krusial dibandingkan sekadar mengejar penghargaan.
Penegasan lugas tersebut disampaikan Bupati Afni saat mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 dan Verifikasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (12/11/2026).
Agenda evaluasi virtual dari Ruang Rapat Zamrud, Komplek Rumah Rakyat Siak itu dibuka oleh Asisten Deputi PUG KemenPPPA, Eni Widiyanti, Ketua Tim Verifikator, Hanifah, serta didampingi Plh Sekda Siak, Fauzi Asni, dan Ketua TP PKK Siak, Siti Sarifah.
Sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak, Afni mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan berat yang berdampak langsung pada pelayanan dasar kelompok rentan.
Salah satu persoalan nyata yang diatasi adalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang harus menempuh jarak jauh menuju satu-satunya sekolah khusus di pusat kota.
Untuk menjawab kebutuhan itu, Pemkab Siak mengalihfungsikan kendaraan dinas perangkat daerah menjadi bus sekolah gratis bagi anak disabilitas, bahkan Afni langsung turun tangan saat armada tersebut sempat terhenti akibat kehabisan anggaran bahan bakar.
"Ketika mendapat laporan kendaraan itu berhenti karena tidak ada bensin, saya perintahkan bagaimana caranya harus ada anggaran BBM agar anak-anak disabilitas dan para ibu tetap bisa mengantar anaknya bersekolah," tegas Afni.
"Anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan utama kami, melainkan bonus apresiasi atas kerja nyata. Saya juga ingatkan seluruh OPD agar menyajikan data secara jujur, karena data yang palsu hanya akan melahirkan kebijakan yang salah sasaran," tutur Afni.
Selain menjamin akses transportasi pendidikan inklusif, Pemkab Siak juga menggencarkan terobosan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dengan sistem jemput bola langsung ke kediaman warga.
Petugas dinas terkait dikerahkan mendatangi rumah-rumah penduduk yang kesulitan menjangkau kantor kecamatan, mulai dari kelompok lanjut usia (lansia), ibu hamil, hingga pembuatan kartu identitas bagi anak-anak di pelosok kampung.
Melalui berbagai inovasi yang tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran tersebut, Bupati Afni berharap seluruh perangkat daerah terus menjaga integritas data dan kepekaan sosial demi mewujudkan Kabupaten Siak yang ramah perempuan dan layak anak.***
Editor: Isman
