SIAK, AmiraRiau.com – Bupati Siak, Afni Zulkifli, memimpin langsung rapat ekspos finalisasi data tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2026, Rabu (28/1/2026). Rapat tersebut mengungkap hasil verifikasi administratif dan faktual yang dilakukan oleh Tim 8, dengan temuan koreksi data yang cukup signifikan.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses "pembersihan" data honorer non-database untuk memastikan setiap nama yang tercantum benar-benar sesuai dengan regulasi dan kondisi riil di lapangan.
Dari hasil kerja teliti Tim 8, jumlah tenaga honorer yang semula tercatat sebanyak 3.590 orang, kini terkoreksi menjadi 2.959 orang. Terdapat pengurangan sebanyak 631 orang yang datanya dinyatakan tidak memenuhi kriteria setelah diverifikasi ulang.
Bupati Afni menegaskan bahwa kehati-hatian dalam proses ini sangat krusial untuk melindungi daerah dari risiko hukum di masa depan.
"Proses ini kami lakukan secara bertahap dan terukur. Langkah ini penting untuk mencegah potensi temuan hukum yang bisa berujung pada kewajiban pengembalian anggaran hingga puluhan miliar rupiah," tegas Bupati Afni.
Selain perbaikan tata kelola administrasi, koreksi data ini memberikan dampak positif langsung terhadap kesehatan fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Siak berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp11,3 miliar per tahun.
Penghematan ini diperoleh dari pencegahan potensi kebocoran anggaran akibat data tenaga honorer yang tidak tepat atau fiktif. Dana tersebut kini dapat dialokasikan kembali untuk program pembangunan yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Penataan tenaga Non-ASN ini merupakan komitmen Pemkab Siak dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Rapat finalisasi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Sekretaris Daerah Mahadar, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dengan data yang kini lebih bersih dan akurat, Pemerintah Kabupaten Siak optimis dapat menjalankan administrasi kepegawaian yang lebih sehat dan terhindar dari permasalahan maladministrasi di kemudian hari.***
