JAKARTA, AmiraRiau.com - Aparat kepolisian tengah berupaya mengoordinasikan pengalihan titik demonstrasi mahasiswa dari Bundaran HI, mengingat dilaksi tersebut sebagai pusat aktivitas ekonomi. Mahasiswa diimbau untuk memusatkan penyampaian aspirasi di kawasan Patung Kuda atau kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Langkah ini diambil untuk meminimalisir potensi gangguan terhadap kegiatan perekonomian dan aktivitas warga lainnya.
Kombes Pol Budi Hermanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa Bundaran HI bukanlah lokasi yang ideal untuk menyuarakan pendapat. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki fungsi vital bagi roda perekonomian dan interaksi sosial masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama agar tercipta rasa saling menghormati antara para demonstran dan pengguna jalan lainnya.
"Kami memahami bahwa seputaran Bundaran HI merupakan area yang sangat aktif secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kami bersama-sama berupaya untuk mencari solusi terbaik agar aspirasi para mahasiswa dapat tersampaikan tanpa mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap hak setiap pihak," ujar Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026).
Upaya pengalihan titik demonstrasi ini, menurut Budi Hermanto, telah dikoordinasikan melalui Direktorat Intelijen Polda Metro Jaya. Tujuannya adalah agar para mahasiswa dapat menyalurkan tuntutan mereka di lokasi yang lebih kondusif, yaitu di sekitar Patung Kuda atau di depan Gedung DPR/MPR RI. Dengan demikian, diharapkan aspirasi yang disampaikan akan mendapatkan perhatian yang semestinya dan tersampaikan secara efektif, sekaligus tetap dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.
"Kami berharap dengan adanya lokasi alternatif ini, penyampaian aspirasi mahasiswa dapat berjalan lancar dan tertib. Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi intensif untuk memastikan perpindahan titik demo ini berjalan baik. Kami ingin aspirasi mereka didengar dan dipahami oleh publik, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan semua pihak," tambahnya.
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 6.088 personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Jumlah ini terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korps Brigade Mobil (Korbrimob), 200 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Korps Sabhara, 3.802 personel dari Polda Metro Jaya, dan 586 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat.
Personel gabungan ini akan disiagakan di empat titik utama, yaitu di sekitar kompleks DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, dan kawasan Cikini Raya. Kehadiran petugas keamanan ini, menurut Budi Hermanto, bertujuan untuk menjamin bahwa hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlaksana dengan baik dan aman.
"Kehadiran kami adalah untuk memastikan bahwa hak konstitusional adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kami berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi hak-hak penyampai pendapat," jelasnya.
Menekankan pendekatan yang humanis, Budi Hermanto menyampaikan instruksi langsung dari Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri. Seluruh personel yang bertugas di lapangan dilarang keras membawa senjata api. Mereka diwajibkan untuk bersikap sabar, mengedepankan pendekatan humanis, dan tidak mudah terprovokasi oleh situasi apapun.
"Sesuai arahan Bapak Kapolda, tidak ada satu pun personel TNI-Polri yang bertugas mengamankan aksi ini yang diperkenankan membawa senjata api. Kami menekankan pentingnya kesabaran, sikap humanis, dan menahan diri dari provokasi. Kami juga mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara yang tertib dan menghormati pengguna jalan lainnya," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya.***
