Oleh: Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH
Sebentar lagi Pemerintah Provinsi Riau menutup buku anggaran pada akhir Desember 2025. Meja rapat rapi, laporan mengkilap, grafik serapan tampak menggembirakan. Tapi di luar gedung, rakyat masih bertanya: uang itu ke mana dan untuk siapa?
Kegiatan Jalan, atau Sekadar Jalan di Laporan?
Setiap akhir tahun, pola lama selalu terulang. Kegiatan dipadatkan di bulan-bulan terakhir, proyek kejar tayang, papan nama berdiri ,manfaat entah menyusul atau tidak.
Di laporan: persentase tinggi.
Di lapangan: hasil sering setengah hati.
Serapan bukan prestasi jika kualitas dikorbankan.
Anggaran Habis, Tapi Masalah Tetap Utuh
Serapan anggaran dibanggakan, seolah-olah uang habis adalah bukti kerja. Padahal:
Jalan rusak masih menunggu tambal sulam
Sekolah dan layanan publik jalan di tempat
Belanja rutin gemuk, belanja rakyat kurus
Uang bergerak, kehidupan rakyat stagnan.
Utang Dibayar, atau Dipindahkan Diam-Diam?
Ini bagian yang jarang dibuka terang.
Utang kepada pihak ketiga, tunggakan belanja, kewajiban lama apakah benar sudah dibereskan?
Jika belum:
APBD tahun depan sudah terbebani sejak awal
Program baru cuma ganti sampul
Defisit bukan ancaman, tapi keniscayaan
Utang yang dipoles jadi “penyesuaian anggaran” adalah akrobat fiskal.
SILPA: Sisa Bijak atau Bukti Gagal Merencanakan?
SILPA hampir pasti ada. Tapi di Riau, SILPA sering terasa ironis.
Rakyat butuh, daerah punya uang—tapi tak tersentuh.
Saat kebutuhan mendesak justru tak dibiayai, SILPA berubah dari kehati-hatian menjadi pengakuan diam-diam: perencanaan kita payah.
Defisit di Depan Mata
Pendapatan tak stabil, belanja rutin naik, ketergantungan ke pusat tak berkurang. Jika tak ada koreksi arah, APBD Riau ke depan bukan lagi alat pembangunan, tapi alat menambal lubang lama.
Menutup buku anggaran bukan soal merapikan angka, tapi membuka kejujuran.
Rakyat tak butuh grafik. Rakyat butuh bukti.
Jika setiap akhir tahun yang ditutup hanya buku anggaran, tapi buku masalah tetap terbuka, maka yang gagal bukan sistem semata keberanian politik juga ikut absen.
Karena pada akhirnya,
APBD bukan soal habis atau sisa, tapi berpihak atau tidak.. Menutup Buku Anggaran Riau: Antara Serapan, Utang, SILPA, dan Ancaman Defisit
Momen ini Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya besar bagi rakyat:
1. Berapa persen kegiatan benar-benar terlaksana?
Secara dokumen, serapan kegiatan biasanya terlihat “aman”. Namun realitas di lapangan sering berbeda:
Banyak kegiatan baru dipadatkan di akhir tahun
Proyek fisik kejar tayang
Program strategis tidak berdampak langsung ke publik
Serapan tinggi tidak otomatis berarti kegiatan berkualitas.
Yang perlu ditanya: apa yang selesai, apa yang hanya selesai di laporan?
2. Berapa persen anggaran benar-benar digunakan?
Secara historis, Riau sering berada di kisaran 85–95% serapan anggaran. Tapi angka ini sering menipu:
Anggaran terserap, manfaat tidak terasa
Belanja rutin dominan, belanja publik minim
Inovasi rendah, uang habis untuk birokrasi
Pertanyaannya bukan “habis atau tidak”, tapi untuk siapa uang itu bekerja?
3. Utang daerah: sudah lunas atau ditunda lagi?
Ini isu paling sensitif:
Utang pihak ketiga (kontraktor)
Tunggakan belanja tahun berjalan
Beban yang digeser ke APBD tahun berikutnya
Jika utang dibayar penuh, itu kabar baik.
Jika ditunda, maka:
Tahun depan APBD sudah pincang sejak lahir
Ruang fiskal makin sempit
Program baru hanya janji politik
Utang yang disembunyikan adalah bom waktu fiskal.
4. Masih ada kah SILPA?
SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) hampir selalu ada. Tapi maknanya ganda:
Bisa berarti kehati-hatian
Bisa juga tanda perencanaan gagal
Ironinya:
Rakyat butuh jalan, sekolah, layanan
Uang justru “menganggur” di kas daerah
SILPA besar di tengah kebutuhan publik adalah ironi pembangunan.
5. Masih ada kah defisit ke depan?
Jawabannya: sangat mungkin, bahkan cenderung mengancam. Penyebabnya:
Pendapatan daerah tidak stabil
Ketergantungan tinggi pada pusat
Beban belanja pegawai dan rutin terus naik
Warisan utang dan kewajiban lama
Jika pola ini tak berubah: APBD Riau ke depan bukan lagi alat pembangunan, tapi alat bertahan hidup.
Menutup buku anggaran bukan soal angka, tapi soal kejujuran politik dan keberanian membuka data ke publik.
Riau butuh:
Audit yang transparan
Laporan yang bisa dipahami rakyat
Kepala daerah yang berani berkata apa adanya, bukan sekadar “serapan baik”
Karena bagi rakyat: APBD bukan milik pemerintah, tapi titipan penderitaan dan harapan.*
(Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH. Penulis: Penggiat Anti Korupsi, Pemerhati Lingkungan Hidup, Mantan Birokrat Senior Riau)
