PEKANBARU, AmiraRiau.com - Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari praktik perambahan dan pembukaan kebun sawit ilegal yang kian meluas. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjaga kawasan konservasi strategis yang kini dalam kondisi kritis.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan keprihatinannya atas kondisi hutan TNTN yang semakin tergerus. Karena itu, ia mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap menjunjung asas keadilan ekologis dan sosial.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan kerusakan ini terus terjadi. TNTN adalah paru-paru Sumatera yang juga menjadi rumah bagi satwa langka seperti gajah dan harimau. Negara harus hadir dengan tegas, tapi tidak boleh semena-mena. Harus adil,” ujar Firman saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Pekanbaru, Riau, Kamis (19/6/2025).
Diketahui, Taman Nasional Tesso Nilo yang memiliki luas 81.739 hektare, kini hanya menyisakan sekitar 12.000 hektare hutan alam atau hanya 14 persen dari total kawasan. Sisanya telah berubah menjadi lahan terbuka, perkebunan sawit ilegal, dan sekitar 1.805 bidang lahan bersertifikat hak milik (SHM). Situasi ini mengancam keberlangsungan ekosistem, memicu konflik manusia-satwa, dan menurunkan fungsi hidrologi di wilayah Sumatera bagian tengah.
“Ini bukan hanya soal perambahan, tapi juga tentang hilangnya keseimbangan alam. Jika dibiarkan, satwa dilindungi akan kehilangan habitat, masyarakat akan kehilangan sumber air, dan kita semua akan kehilangan kekayaan hayati bangsa,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, pemerintah membentuk Satgas PKH yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), dengan dukungan dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, BPKP, serta Forkopimda Riau.
Melalui operasi bertajuk “TNTN Memanggil”, pemerintah mulai melakukan beberapa di antaranya adalah penertiban dan pemasangan plang batas Kawasan, penanaman pohon hutan secara simbolis di areal yang dirambah, pemusnahan kebun sawit ilegal menggunakan alat berat, penutupan akses keluar-masuk kawasan, pembangunan pos jaga, parit batas, dan portal, dan enegasan batas dan penguatan pengawasan kawasan hutan.
Firman Soebagyo menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintah, namun mengingatkan bahwa pendekatan tidak boleh semata-mata represif. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menempuh proses legalisasi.
“Mereka yang memang melanggar hukum harus ditindak tegas. Tapi bagi masyarakat yang sudah membayar dan mengikuti prosedur, harus diberi kejelasan hukum. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban, sementara cukong dan oknum justru dilindungi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan politik dan penganggaran yang cukup agar pemulihan TNTN berjalan optimal. Menurutnya, penyelamatan TNTN bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menyelamatkan masa depan generasi bangsa.***
