PEKANBARU, AmiraRiau.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi meluncurkan Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar daerah di tingkat pusat. Peresmian wadah koordinasi ini dipusatkan di Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Kompleks Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).
Pembentukan forum kolektif ini didesain sebagai saluran komunikasi terpadu untuk mengawal dan meloloskan berbagai portofolio program pembangunan nasional beranggaran besar masuk ke Bumi Lancang Kuning, khususnya pada sektor konektivitas wilayah, pengendalian banjir, hilirisasi industri, serta pembenahan area pesisir dan kepulauan.
"Akselerasi pembangunan daerah membutuhkan topangan kuat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemampuan APBD Riau sangat terbatas untuk mendanai seluruh proyek vital secara mandiri. Sebagai analogi teknis, kebutuhan anggaran untuk menuntaskan status kemantapan jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Riau saat ini diestimasikan menembus angka Rp24,7 triliun," urai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
SF Hariyanto menguraikan, meskipun mayoritas indikator makro pembangunan ekonomi Provinsi Riau saat ini berada di atas rata-rata pencapaian nasional, pemprov masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan infrastruktur antarwilayah yang cukup lebar. Hambatan logistik ini berdampak langsung pada indeks kedalaman pengangguran serta kualitas sebaran Sumber Daya Manusia (SDM).
Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemprov Riau telah merumuskan draf klaster program prioritas yang mendesak untuk diperjuangkan oleh para legislator di Senayan, yang meliputi percepatan infrastruktur penghubung di wilayah perbatasan laut dan pulau terluar, peningkatan kapasitas muat dan pengerasan ruas jalan strategis penghubung sentra komoditas.
Selanjutnya, normalisasi hulu-hilir sistem drainase utama di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai dan pembenahan regulasi dan fasilitas pendukung hilirisasi sektor kelapa sawit dan migas.
Merespons draf kebutuhan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menyambut positif peresmian forum ini sebagai langkah konkret peleburan ego sektoral antar-anggota legislatif lintas komisi demi kepentingan kolektif daerah. Forum ini diyakini mampu menyatukan daftar usulan pembangunan daerah agar lebih terarah, fokus, dan memiliki daya dorong politik yang kuat di kementerian terkait.
Politisi perempuan asal Riau ini menegaskan bahwa seluruh perwakilan rakyat di DPR RI siap bertindak sebagai jangkar pengawal draf usulan Pemprov Riau dalam setiap pembahasan pagu anggaran kementerian. Sinergi yang solid antara eksekutif daerah dan legislatif pusat menjadi prasyarat mutlak untuk merealisasikan pemerataan fasilitas publik, mengeskalasi mutu pendidikan, serta draf meningkatkan draf draf indeks draf kesejahteraan draf riil draf masyarakat Riau secara menyeluruh.***
