PEKANBARU – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan potensi pergerakan masyarakat pada lebaran tahun 2023 mencapai 123,8 juta, artinya mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan jumlah 85,5 juta orang.
Hal itu disampaikannya saat Rakor lintas sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Idulfitri 1444 Hijriah secara virtual di Mapolda Riau, Kamis (6/4/2023). Rakor digelar oleh Polri berdasarkan arahahan Presiden Jokowi sebagai upaya memaksimalkan persiapan.
Rakor digelar di Mabes Polri dan diikuti oleh jajaran kementerian, instansi terkait serta pimpinan daerah dan pejabat utama Kepolisian Daerah secara Virtual.
Dijelaskan dia, puncak mudik diperkirakan akan terjadi pada Jumat, 21 April 2023 dengan potensi pergerakan mencapai 18,7 juta orang. “Dan peningkatan ini diperkirakan sudah terjadi pada Rabu 19 April 2023,” ucapnya.
Tanggal 25 April 2023, kata Muhadjir, diperkirakan akan menjadi puncak arus balik dengan potensi pergerakan 17,7 juta orang. Tanggal 26 April arus balik diperkirakan masih cukup tinggi.
Kementerian Perhubungan memproyeksikan jumlah pemudik sebanyak 123,8 juta orang pada tahun 2023 masih didominasi menggunakan transportasi pribadi.
“Yang menggunakan mobil pribadi 27,32 juta, kemudian yang bersepeda motor 25,13 juta, yang menggunakan bus ada 22,77 juta, kereta api antarkota 14,47 juta dan dengan mobil sewa diperkirakan sebanyak 9,53 juta,” jelasnya.
Dengan peningkatan jumlah pemudik di tahun 2023 tersebut Muhadjir Effendy berharap, masing-masing stakeholder mampu bersinergi demi kelancaran persiapan Idulfitri 2023.
“Semoga kita bisa melakukan perhelatan idulfitri 2023 ini dengan selamat, aman, dan menghasilkan kegembiraan bagi masyarakat yang merayakan dan menyaksikan berbagai macam event dalam idulfitri tahun ini,” tuturnya.
Dilansir Mediacenter Riau, Rakor yang dilaksanakan secara virtual itu, diikuti Wakil Gubernur Riau, Edy Afrizal Natar Nasution, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Kasihan Rahmadi, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Harun dan instansi terkait.***
