MERANTI, AmiraRiau.com - Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh alokasi 967 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dari pemerintah pusat pada 2026. Saat ini, pelaksanaan program tersebut telah memasuki tahap verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
Program hasil kolaborasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya di kawasan perbatasan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Agustiono, mengatakan proses validasi data dan pemeriksaan kondisi fisik rumah dilakukan bersama tim teknis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Sumatera III agar bantuan tepat sasaran.
“Melalui skema swadaya, program ini juga diharapkan dapat mendorong semangat gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan rumah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya Cendickia, menjelaskan alokasi bantuan tersebut terbagi dalam tiga tahap, yakni 200 unit dari anggaran Kementerian PKP, 701 unit pada tahap VIII, dan 66 unit pada tahap IX yang bersumber dari anggaran BNPP RI.
Ia mengatakan bantuan diprioritaskan untuk wilayah yang masuk kategori Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), yakni Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir, sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menurut Gilang, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memperkuat pembangunan kawasan perbatasan melalui penataan permukiman yang lebih layak.
“Kami akan terus mendorong usulan pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beranda negara,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan apresiasi kepada BNPP dan Kementerian PKP atas dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, bantuan rumah layak huni menjadi salah satu upaya mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan.
