SELATPANJANG, AmiraRiau.com – Kabupaten Kepulauan Meranti bersiap memperkuat posisinya di peta perikanan internasional. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menerima kunjungan silaturahmi perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk membahas hasil studi kelayakan dan penilaian pasar budidaya ikan kakap putih (Lates calcarifer), Sabtu (24/1/2026) malam.
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati ini menjadi langkah krusial dalam menyelaraskan potensi sumber daya lokal Meranti dengan standar permintaan pasar global yang terus meningkat.
Hasil studi yang dipaparkan menunjukkan bahwa perairan Kepulauan Meranti memiliki karakteristik yang sangat mendukung untuk budidaya kakap putih berskala besar. Komoditas ini dinilai memiliki prospek ekonomi tinggi dan mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan terima kasih kepada KKP RI atas penyampaian hasil studi kelayakan ini. Kami berharap sinergi ini berlanjut menjadi program yang nyata dan berkelanjutan,” ujar Muzamil.
Muzamil menegaskan bahwa Pemkab Meranti berkomitmen mendukung penuh program KKP RI, terutama dalam memfasilitasi pelaku usaha lokal dan masyarakat nelayan agar mampu menembus pasar internasional.
Fokus pengembangan ke depan meliputi tmplementasi teknologi dengan memanfaatkan hasil studi untuk teknik budidaya yang lebih efisien, pelibatan masyarakat untuk memastikan nelayan dan UMKM lokal menjadi aktor utama dalam rantai pasok, serta akses pasar dengan membangun jaringan distribusi dari Meranti langsung ke pasar mancanegara.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tim Arghajata Consulting dan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam. Pendampingan teknis dari BPBL Batam diharapkan dapat memastikan kualitas benih dan pakan kakap putih di Meranti memenuhi standar ekspor.
Dalam diskusi tersebut, Wabup Muzamil didampingi oleh jajaran pejabat strategis, termasuk Asisten Bidang Perekonomian, Kepala Dinas Perikanan, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, guna memastikan kesiapan regulasi dan infrastruktur pendukung.***
Penulis: Farhan
