PEKANBARU, AmiraRiau.com- Perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga sukarelawan kesehatan di tingkat akar rumput menjadi sorotan tajam parlemen. Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk segera menaikkan insentif bulanan para kader Posyandu yang dinilai sudah tidak manusiawi dan tidak relevan.
Desakan ini disampaikan Tekad setelah menyerap langsung keluhan dari konstituen di berbagai wilayah perwakilan, Selasa (14/7/2026).
Para kader yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat tersebut rata-rata hanya mengantongi apresiasi finansial berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap bulannya. Angka ini dinilai sangat timpang jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab moral yang mereka pikul di lapangan.
"Saya sering mendengar langsung keluhan memilukan dari para kader Posyandu di lapangan. Ada yang hanya menerima insentif Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan. Padahal, beban tugas mereka sangat masif karena bertindak sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar masyarakat," ungkap Tekad Abidin menjabarkan data faktualnya.
Politisi senior ini memaparkan bahwa tanggung jawab yang dibebankan kepada kader Posyandu terus bertambah seiring waktu.
Mereka tidak lagi sebatas menjalankan rutinitas penimbangan berat badan bayi atau pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) secara konvensional, melainkan juga menopang program strategis nasional lainnya, di antaranya menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) langsung ke rumah-rumah warga.
Melakukan pendataan berkala populasi anak dan ibu hamil di tingkat rukun tetangga/warga, dan menjadi motor penggerak utama dalam agenda krusial penanganan serta pencegahan tengkes (stunting) daerah.
Kondisi minimnya anggaran operasional ini memicu keprihatinan mendalam karena memaksa para kader melakukan pengorbanan finansial secara mandiri. Demi menjaga roda pelayanan agar tidak mandek, banyak kader terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menutupi kekurangan logistik di lapangan.
"Bahkan ditemukan fakta di lapangan di mana para kader rela mengeluarkan uang dari dompet sendiri untuk membeli makanan tambahan bergizi (PMT) atau memenuhi kebutuhan operasional kegiatan ketika anggaran kelurahan tidak mencukupi. Ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa, tetapi pemerintah tidak boleh menutup mata dan terus-menerus membebankan hal ini kepada mereka," urai Tekad secara mendalam.
Komisi III DPRD Pekanbaru meminta Pemko segera melakukan kalkulasi ulang dan evaluasi nominal insentif pada APBD perubahan atau rancangan APBD mendatang. Peningkatan alokasi dana ini diposisikan bukan sebagai belanja konsumtif, melainkan investasi vital guna mendongkrak motivasi kerja serta kualitas pelayanan kesehatan publik jangka panjang.***
