OTT M. Adil dan Wali Kota Bandung, Firli: Bukti KPK Masih Ada

JAKARTA- Masih segar peristiwa Bupati Kepulauan Meranti, M. Adil, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini terhadap, Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menyebut, operasi OTT ini menjadi buki bahwa KPK masih ada. Firli mengaku pernah mengingatkan kepala daerah di dalam rapat koordinasi (rakor) beberapa waktu lalu bahwa siapapun dari mereka yang korupsi akan ditangkap. “Saya pernah ngomong di rakor pencegahan korupsi beberapa bulan yang lalu. Hari ini kami buktikan, KPK masih ada,” ujar Firli dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023). Menurut Firli, sebagaimana dilansir Kompas.com, peringatan yang disampaikan di depan para kepala daerah itu kini terbukti dengan penangkapan Yana. Selain itu, kata Firli, beberapa hari sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil. “Itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap, menyusul Bupati Meranti,” ujar Firli. Adapun Yana diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa CCTV dan jaringan internet. Pengadaan tersebut ditujukan untuk program Bandung Smart City. “Sembilan orang sudah ditangkap termasuk wali kota,” katanya. Sebelumnya, Yana ditangkap pada Jumat (14/4/2023) bersama sejumlah orang lainnya. Mereka diduga sedang melakukan tindak pidana suap. “Beberapa orang yang ditangkap di antaranya, benar walikota Bandung,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Sabtu (15/4/2023). KPK menduga, Yana dan pelaku lainnya melakukan suap terkait pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet. KPK pun terus mengorek informasi dari orang yang ditangkap. Saat ini, mereka menyandang status terperiksa. KPK akan memutuskan status mereka menjadi tersangka atau tidak dalam waktu 1x24 jam. Terkini, KPK menangkap 9 orang termasuk Wali Kota Bandung dan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung. “KPK juga mengamankan bukti uang. Masih akan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para pihak terperiksa,” ujar Ali. Adapun peringatan Firli di depan kepala daerah ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023 di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023) lalu. Rapat itu dihadiri pihak kementerian, lembaga, hingga n gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD. Saat itu, Firli menyebut bahwa sepanjang 2023 mulai Januari hingga Maret KPK belum pernah melakukan OTT meski sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) cukup banyak. Ia lantas menyebut, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling banyak terjaring KPK. Jumlahnya mencapai 54 persen dari seluruh kasus yang ditangani KPK. Dari jumlah itu, 13 persen korupsi di antaranya terjadi di tingkat pemerintah provinsi dan 41 persen terjadi di kabupaten/kota. “Kalau ada kita lihat lah nanti siapa yang tertangkap,” lanjut dia.***