Oleh: Mardianto Manan
HARI ini tanggal 19 November 2026, saya dapat undangan dari Walikota Kota Pekanbaru Saudaraku Agung Nugroho, alhamdulillah sahabat sesama perjuangan di DPRD Provinsi Riau pada masanya, telah merestui kritikan dan masukan kita, agar acara acara yang berkaitan dengan Tata Ruang Kota mohon diundang kami yang dari kampus dan akademisi, agar masukan bernas kami bisa diakomodir oleh Pemko, demikian juga sekda merespon positif masukan kita, walaupun Kepala Dinas PUPR kita berikan masukan via wa tak direspon sama sekali, terimakasih pak Wali dan pak Sekda yang membalas dan merespon wa kita dengan positif, artinya hari ini saya hadir berikan masukan. Cuma karena waktu dibatasi moderator maka via opini ini saya sampaikan juga.
Ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya dijawab Pemerintah Kota Pekanbaru sebelum menetapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk 20 tahun ke depan: Pekanbaru sebenarnya hendak dibawa menjadi kota seperti apa?
Pertanyaan ini penting karena persoalan Pekanbaru hari ini bukan semata-mata kekurangan jalan, kemacetan, banjir, sampah, atau pertumbuhan kawasan permukiman yang semakin melebar. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum optimalnya kemampuan pemerintah mengendalikan perkembangan kota agar berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan.
Jangan sampai revisi RTRW hanya menjadi pekerjaan administratif untuk memperbarui peta, mengubah zonasi, dan menyusun kembali narasi kebijakan, sementara persoalan mendasar kota justru diwariskan kepada generasi berikutnya.
RTRW bukan sekadar dokumen teknis perencanaan. Ia adalah arah politik pembangunan, instrumen pengendalian investasi, sekaligus kontrak pemerintah dengan masyarakat tentang bagaimana ruang kota akan dimanfaatkan selama dua dekade mendatang.
Pekanbaru Harus Memiliki Arah, Bukan Sekadar Mengikuti Pertumbuhan
Pekanbaru memiliki kedudukan strategis sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta aktivitas ekonomi Provinsi Riau. Namun, posisi strategis tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kualitas sistem perkotaan yang terintegrasi.
Konsep pengembangan metropolitan Pekansikawan yang menghubungkan Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan juga perlu diterjemahkan secara lebih konkret. Apalagi apabila terdapat perubahan pendekatan pengembangan wilayah menjadi konsep WP Pilar Meranti, maka hubungan antara konsep wilayah tersebut dengan kebijakan RTRW Kota Pekanbaru harus dijelaskan secara tegas.
Jangan sampai kita berbicara tentang metropolitan, tetapi persoalan banjir lintas wilayah, transportasi regional, persampahan, logistik, dan perkembangan kawasan permukiman masih diselesaikan secara sektoral oleh masing-masing daerah.
Kota tidak berkembang dalam batas administrasi semata. Pertumbuhan Pekanbaru akan selalu berkaitan dengan daerah sekitarnya. Karena itu, revisi RTRW harus memastikan adanya keterpaduan perencanaan antardaerah, bukan hanya mempercantik konsep pusat-pusat pertumbuhan di atas kertas.
Pertanyaan lainnya adalah bagaimana Pekanbaru mempertahankan dan meningkatkan daya tariknya sebagai pusat ekonomi regional ketika distribusi penduduk, kegiatan usaha, dan pusat-pusat pelayanan mulai mengalami perubahan? Fenomena berkurangnya penduduk di kawasan tertentu, termasuk Senapelan, juga harus dibaca sebagai persoalan perkotaan yang serius. Apakah terjadi perpindahan penduduk, perubahan fungsi hunian menjadi perdagangan, atau penurunan daya tarik kawasan lama?
Kita tidak boleh membiarkan pusat sejarah kota kehilangan kehidupan sosialnya hanya karena aktivitas ekonomi bergeser ke kawasan baru.***
(Mardianto Manan. Penulis; Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIR)