PEKANBARU, AmiraRiau.com – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya pengembangan ekonomi hijau melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan potensi daerah. Salah satu peluang yang dibahas ialah pengembangan ekosistem perkebunan nanas yang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Webinar Green Connect #4 yang membahas agenda Green For Riau. Kegiatan ini diikuti secara virtual dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Selasa (27/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa pembangunan rendah karbon membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui Green For Riau, berbagai potensi dan gagasan diharapkan dapat disinergikan menjadi program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Setiap potensi dan gagasan yang ada perlu disatukan agar dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ajaknya.
Ia menjelaskan, pendekatan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) berbasis yurisdiksi menempatkan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program berjalan selaras, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah provinsi tidak dapat berjalan sendiri karena pelaksanaan program juga membutuhkan dukungan kabupaten dan kota serta para mitra. Dengan koordinasi dan komitmen bersama, upaya menjaga lingkungan dapat berjalan seiring dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi daerah perlu didukung akses pembiayaan yang memadai bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu upaya yang tengah dibahas OJK Provinsi Riau ialah pengembangan ekosistem perkebunan nanas dengan melibatkan petani, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta calon pembeli atau off-taker.
“Kami sedang mendorong pengembangan ekosistem perkebunan nanas di Riau melalui kolaborasi berbagai pihak. Dengan keterlibatan petani, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak yang menyerap hasil produksi, diharapkan pengembangan usaha dapat berjalan lebih terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Fredly, pengembangan perkebunan nanas juga memiliki peluang untuk disinergikan dengan upaya pelestarian lingkungan, mengingat komoditas tersebut dibudidayakan di kawasan lahan gambut. Karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pengembangan usaha tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
“Kami melihat adanya peluang untuk menghubungkan pengembangan ekonomi daerah dengan perhatian terhadap lingkungan. Karena itu, kolaborasi perlu terus dibangun agar potensi usaha dapat berkembang sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan,” pungkasnya.***
