PEKANBARU, AmiraRiau.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau membuktikan komitmennya dalam membuka ruang dialog bagi pemenuhan hak berpendapat publik. Komisi III DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Riau dan Dewan Mahasiswa (DEMA) STAI Al Azhar di gedung parlemen daerah, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan kelembagaan ini merupakan realisasi langsung atas janji politik Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, saat menemui gelombang massa aksi unjuk rasa di gerbang parlemen pada 17 Juni lalu. Dalam forum RDP tersebut, legislator berkomitmen menyalurkan seluruh poin krusial yang disuarakan mahasiswa agar segera mendapatkan penanganan dari otoritas kementerian terkait.
"Kami mengapresiasi langkah DPRD Riau yang menepati janji konstitusionalnya dengan memfasilitasi forum dengar pendapat ini. Namun, perjuangan intelektual tidak berhenti pada aspek administratif di tingkat daerah. Kami menegaskan akan mengawal ketat pergerakan surat rekomendasi ini hingga sampai ke meja pemerintah pusat untuk melahirkan kepastian kebijakan yang konkret," tegas Koordinator Umum Aksi, Ahmad Adnan.
Dalam dinamika sidang dengar pendapat tersebut, perwakilan mahasiswa membedah sejumlah draf kajian evaluasi kritis mengenai arah kebijakan pembangunan nasional. Mahasiswa menuntut fungsi kontrol sosial berjalan optimal guna mencegah terjadinya resesi ekonomi di tingkat daerah.
Tiga tuntutan utama yang diserahkan kepada pimpinan sidang meliputi, mendesak restrukturisasi penggunaan instrumen APBN agar diprioritaskan pada program padat karya yang menyentuh rakyat miskin, menuntut keterbukaan informasi publik secara menyeluruh terkait eksekusi megaproyek pemerintah yang bersumber dari utang negara dan meminta pembatalan sejumlah regulasi komersial yang dinilai menaikkan beban inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat daerah.
Koordinator Lapangan, Noprianda Ramadhan, menilai forum RDP ini merupakan kemenangan kecil bagi gerakan moral mahasiswa di Riau yang wajib dijaga konsistensinya agar tidak menguap sebagai agenda seremonial semata.
Menyikapi desakan tersebut, jajaran Komisi III DPRD Riau menyatakan kesiapannya untuk merumuskan lembar rekomendasi resmi kelembagaan. Seluruh poin tuntutan aliansi mahasiswa akan dikompilasi secara legal untuk diteruskan ke DPR RI dan jajaran eksekutif pusat di Jakarta sesuai batas kewenangan otonomi daerah, guna memastikan suara dari Bumi Lancang Kuning terakomodasi secara nasional.***
Penulis: YD
