PEKANBARU, AmiraRiau.com- Pemerintah Provinsi Riau terus menggaet dunia usaha untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sinergi dengan sektor swasta dinilai vital guna memastikan setiap indikasi titik panas (hotspot) dapat dipadamkan sedini mungkin.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa perusahaan pemegang konsesi wajib mengoptimalkan langkah deteksi dini dan respons awal. Pemahaman mendalam mengenai karakter lahan, ketersediaan air, hingga kesiapan personel internal harus dimaksimalkan oleh setiap korporasi.
"Arah kolaborasi sangat sederhana. Pada wilayah konsesi, perusahaan wajib memastikan pencegahan dan respons awal berjalan optimal. Setiap hotspot harus ditangani sebelum menjadi titik api besar," ujar SF Hariyanto di Polda Riau, Kamis (27/8/2026).
SF Hariyanto menempatkan korporasi di sekitar kawasan rawan sebagai mitra terdepan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Dukungan alat dan personel pemadam perusahaan diharapkan dapat bergerak cepat menahan laju api agar tidak merembet ke pemukiman atau lahan masyarakat.
Meski demikian, pemprov menegaskan tidak akan mengabaikan fungsi pengawasan. Skema reward and punishment (penghargaan dan sanksi) akan diberlakukan secara adil dan terukur.
"Kami akan bersikap adil. Bagi perusahaan yang patuh dan aktif tentu kita beri apresiasi. Namun, terhadap perusahaan yang terbukti melanggar atau sengaja membakar, penanganan hukum akan dilaksanakan tegas tanpa kompromi," imbaunya.
SF Hariyanto mengajak jajaran TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus merapatkan barisan demi melindungi keselamatan warga Riau dari ancaman bencana kabut asap.***
Editor: Isman
Sumber: MC Riau
