MEDAN, AmiraRiau.com- Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera kembali menyelenggarakan Webinar Nasional ke-3, dengan tema “Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi APD Kesehatan di Indonesia dengan berbagai Hambatan dan Solusi Kedepannya.
Pada webinar tersebut, Ketua APDHI Wilayah Sumatera, Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H, mengungkapkan rasa syukur atas kembali terselenggaranya webinar nasional yang ke-3.
“Kami mengucapkan syukur webinar ini bisa rutin kita laksanakan sebagai wadah bagi kita untuk terus mengkaji hukum di Indonesia. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan berlanjut lagi kedepan dengan webinar berikutnya,” ucap Prof. Yasmirah.
Sementara itu, Keynote Speaker Prof. Dr. Sukino, SH., MH, yang juga Ketua APDHI Wilayah Sumatera di Pekanbaru, menyampaikan bagaimana mengedepankan tentang solusi yang akan dapat dijalankan guna menyelesaikan permasalahan korupsi APD Kesehatan di Indonesia.
“Solusi yang sangat disarankan dalam menangani kasus APD kesehatan yakni memberikan wewenang lebih luas pada KPK untuk memberikan efektivitas penegakan hukum dan memberikan sinyal kuat kepada pemerintah,” terangnya.
Prof. Dr. Sukino juga mengajak APDHI bersatu untuk membawa perubahan bagi bangsa Indonesia.
“Menciptakan kerjasama yang kuat antar pemerintah dan lembaga sektor swasta yang dalam hal ini, kita juga bersama memiliki peran untuk mempertanggungjawaban keadilan, menciptakan hukum yang adil dan transparan,” ajaknya.
Webinar ini dilanjutkan oleh tiga narasumber, yakni Dr. dr. Beni Satria, M.Kes, S.H, M.H selaki Kepala Department Sosial dan Kesehatan Masyarakat APDHI Wilayah Sumatera, Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane, S.H, M.H selaku Kepala Department Keahlian Hukum dan Keterangan Ahli APDHI Pusat, serta Dr. Alpi Sahari, S.H, M.H selaku Kepala Department Keahlian Hukum dan Keterangan Ahli APDHI Wilayah Sumatera.***
