SUMUT, AmiraRiau.com- Rencana pembangunan pentas seni di SMP YAPENDAK Tinjowan yang dananya disebut berasal dari iuran kegiatan pelepasan siswa kelas IX kini jadi sorotan warga. Hingga awal Agustus 2026, bentuk fisik bangunan tersebut belum terlihat di lingkungan sekolah.
Informasi yang dihimpun, dana dikumpulkan saat acara pelepasan siswa dengan tujuan awal untuk membangun fasilitas pendukung kegiatan seni dan budaya di sekolah. Namun karena belum ada realisasinya, sejumlah orang tua siswa dan masyarakat mulai mempertanyakan transparansi penggunaan dana.
Upaya konfirmasi awal melalui pesan WhatsApp kepada Kepala SMP YAPENDAK Tinjowan, Hermanto, belum mendapat jawaban. Setelah dihubungi kembali, Hermanto akhirnya memberikan klarifikasi.
"Pembangunan pentas ini merupakan hasil musyawarah antara orang tua dan komite sekolah. Pihak sekolah tidak ikut menentukan besaran bantuan yang disepakati orang tua dan komite," kata Hermanto.
Ia menjelaskan, saat ini pembangunan masih berada di tahap pengadaan bahan. Salah satu kendalanya adalah kenaikan harga material.
"Dana yang terkumpul dari hasil kesepakatan orang tua dan komite ternyata belum mencukupi. Karena itu kami masih mengumpulkan dana tambahan. Insyaallah bulan ini bangunannya bisa selesai," ujarnya.
Hermanto juga menegaskan bahwa hingga saat ini sekolah belum menerima bantuan dana dari program TJSL perusahaan.
Terkait kondisi ini, para wali murid berharap pihak sekolah menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka. Jika sumber dana memang berasal dari kontribusi orang tua, maka akuntabilitas menjadi hal penting agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Kritik juga datang dari Ilham Juanda, selaku Ketua MPPN - Mahasiswa Pengawas Perkebunan Negara.
Ilham mengecam adanya pengutipan dana kepada orang tua siswa. Menurutnya, SMP YAPENDAK Tinjowan sudah menerima Dana BOS sehingga tidak seharusnya ada pungutan tambahan.
"Apapun alasannya tidak boleh ada pengutipan uang. Ini bisa kita duga pungli berkedok sumbangan. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan kepala sekolah agar Dana BOS-nya diperiksa," tegas Ilham.
Ia mendesak instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk menelusuri pengelolaan keuangan di sekolah tersebut.
Jika ke depan ditemukan dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dana, diharapkan pihak berwenang segera melakukan penelusuran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***
Penulis: Heru
