Riau Darurat Mafia Tanah, Ratusan Massa Geruduk Kantor Gubernur Riau

PEKANBARU - Ratusan massa dari Gerakan Perlawanan Mafia Tanah (Gerlamata) menggruduk Kantor Gubernur Riau. Aksi massa ini meminta Gubernur Riau Syamsuar dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membasmi Mafia Tanah di Riau, Kamis (27/7/23). Aksi massa ini merupakan gabungan masyarakat dari beberapa daerah seperti Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis dan Kota Pekanbaru dipimpin langsung M Ridwan selaku Ketua Umum Gerlamata Riau. Dalam orasinya M Ridwan meminta Gubernur Riau H Syamsuar dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membantu masyarakat yang saat ini telah dirampas hak-hak kepemilikan lahan oleh individu yang diduga melibatkan aparat negara. "Ulah mafia tanah masyarakat jadi sengsara. Mafia tanah terus merajalela mungkin dilindungi aparat negara. Bisa jadi backing itu ada di kepolisian, kejaksaan dan Hakim," kata Ridwan dalam orasinya. Ridwan Menegaskan mafia tanah tidak bisa ditolerir dan sangat menyengsarakan rakyat. Seperti terjadi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Terdapat persoalan penggelapan tanah kelompok tani oleh para mafia tanah seluas 2500 hektar. Kemudian di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, Pekanbaru dimana lahan masyarakat di serobot menggunakan alat berat. Di daerah ini pendemo menyebut nama Barita Sidabutar sebagai mafianya. Selain itu, pendemo juga mempersoalkan klaim dan ekspansi PT. Sawit Lembah Subur (SLS) dan PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) terhadap lahan yang dimiliki masyarakat menyisakan konflik berkepanjangan di Pelalawan. Selain itu ada juga masalah lahan 88 Hektar di kilometer 38 Danau Lancang Tapung Hulu Kampar yang telah di Eksekusi oleh pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1 B berdasarkan surat perintah pelaksanaan Eksekusi Nomor W4.U6/2827/HK.02/VII/2023 pada Kamis 20 Juli 2023. Kemudian terakhir persoalan konflik agraria antara masyarakat di Dumai. "Kami sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Menteri ATR/BPN agar turun langsung melihat apa yang terjadi. Masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah tapi tetap digusur. Mana yang katanya negara hadir setiap persoalan di negeri ini," ujar Ridwan.***