JAKARTA, AmiraRiau.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera berpotensi meningkatkan angka kemiskinan nasional. Menurutnya, kontribusi bencana ini terhadap kemiskinan di tingkat nasional diperkirakan mencapai 0,49%, dengan kemiskinan ekstrem diproyeksikan naik 0,20%.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatera di Jakarta, Kamis (15/1/2026). Rapat penting ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera. Turut hadir dalam kesempatan itu Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur AHY, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Cak Imin menjelaskan, peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan oleh banyaknya warga terdampak yang kehilangan pekerjaan. “Jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatera kepada kemiskinan di tingkat nasional 0,49% diperkirakan. Kemiskinan ekstrem akan meningkat 0,20%,” kata Cak Imin, menekankan dampak serius bencana terhadap mata pencarian, khususnya bagi petani yang lahan pertaniannya rusak parah.
Bencana di Sumatera ini tidak hanya memicu kemiskinan baru, tetapi juga mengkhawatirkan karena berpotensi menurunkan jumlah kelas menengah secara drastis. “Yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah,” ujarnya.
Ketua Umum PKB ini menyoroti bahwa banyak kegiatan ekonomi terhenti dan para pelaku ekonomi kehilangan modal akibat bencana. Oleh karena itu, ia mendesak agar masalah kemiskinan baru di Sumatera segera ditangani dengan mengkonsolidasikan seluruh data yang sudah jelas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Cak Imin mengusulkan beberapa langkah strategis. Ini termasuk memperbanyak uang beredar di masyarakat, melakukan intervensi berbasis kebutuhan lokal yang partisipatif, serta menjadikan program padat karya tunai atau cash for work sebagai inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat. “Dalam aspek pemberdayaan, kita harapkan anggaran-anggaran difokuskan kepada yang pertama, pemulihan aset ekonomi,” pungkasnya.***
