PEKANBARU, AmiraRiau.com – Teka-teki siapa sosok Penjabat Wali Kota Pekanbaru yang akan menggantikan Muflihun mulai viral dan heboh di sejumlah media sosial dan pemberitaan daerah. Disebut-sebut Pj Wali Kota Pekanbaru berasal dari pejabat eselon II di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tersiar kabar bahwa Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru akan dipegang oleh Risnandar Mahiwa. Risnandar saat ini menduduki kursi Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Dirjen Politik dan PUM di Kementerian dalam negeri (Kemendagri). Namun hingga saat ini salinan SK maupun keterangan resmi dari pihak Kemendagri belum satupun keluar dan masih berpolemik.
Terkait belum adanya kepastian SK dan Keterangan resmi dari kementerian dalam negeri menimbulkan spekulasi bahkan mendapatkan respon serius dari sejumlah tokoh masyarakat Riau.
H. Nasrun Effendi, tokoh masyarakat Riau dan juga mantan penjabat senior di Pemerintahan Kota Pekanbaru maupun Pemerintahan Provinsi Riau dengan jabatan terakhir sebagai Asisten I Setdaprov Riau pun angkat bicara.
Nasrun berucap, “Pemerintah Pusat hendaknya bertindak cermat, arif dan bijak dalam menunjuk dan menetapkan Penjabat Kepala Daerah, agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat,” ujar Nasrun tegas.
Nama penjabat Kemendagri yang beredar di media online dan medsos Risnandar Mahiwa ditunjuk oleh Mendagri sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru, belum ada bukti adanya salinan SK Mendagri, tentunya penunjukkan ini kurang bijak, mengingat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan musyawarah yang merupakan hasil kesepakatan dari pimpinan dan semua fraksi DPRD Kota Pekanbaru sudah mengusulkan Hambali Nanda sebagai Calon Penjabat Walikota Pekanbaru, demikian juga Pj. Gubernur Riau telah mengusulkan 3 nama ke Kemendagri yang semuanya memenuhi persyaratan.
“Jika memang benar nama pejabat Kemendagri yang beredar di media online dan medsos Risnandar Mahiwa ditunjuk oleh Mendagri sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru, walaupun belum ada bukti adanya salinan SK Mendagri, tentunya penunjukkan ini kuranglah bijak, mengingat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan musyawarah yang merupakan hasil kesepakatan dari pimpinan dan semua fraksi DPRD Kota Pekanbaru sudah mengusulkan Hambali Nanda sebagai Calon Penjabat Walikota Pekanbaru, demikian juga Pj. Gubernur Riau telah mengusulkan 3 nama,” ujar Nasrun.
Apatah lagi, pejabat Kemendagri yang namanya beredar tersebut jabatan depenitifnya saat ini sebagai Kepala Bagian Umum Setditjen Politik Pemerintahan Umum dan hanya menjabat sebagai PLT Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
DPRD Kota Pekanbaru, tentunya tidaklah gegabah dan asal-asalan saat mengusulkan nama Calon Penjabat Walikota Pekanbaru, tentunya sudah dengan pertimbangan yang cermat dan bijak, terutama dalam upaya menjaga kondusifitas jalannya pemerintahan dan prioritas pelayanan kepada publik.
Masyarakat Pekanbaru berharap, pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri setidaknya dapat memahami aspirasi yang berkembang dan disampaikan dari arus bawah. Bukankah memberikan kepercayaan kepada pejabat maupun staf pemerintahan di daerah selain untuk penguatan otonomi daerah adalah juga bentuk konkrit pembinaan dan proses regenerasi kepemimpinan di daerah yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat khususnya Kemendagri.
“Masyarakat Pekanbaru berharap, Kemendagri memahami aspirasi dari bawah dan memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mencari pemimpinnya sendiri sebagai penguatan otonomi daerah,”harap Nasrun Effendi.
Hal senada juga disampaikan wakil sekretaris Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Muhammad Herwan. Menurutnya nama penjabat Kemendagri yang beredar belum ada bukti adanya salinan SK Mendagri dan keterangan resmi dari Kemendagri.
Jika ini benar tentunya penunjukkan ini kurang bijak, mengingat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan musyawarah yang merupakan hasil kesepakatan dari pimpinan dan semua fraksi DPRD Kota Pekanbaru sudah mengusulkan nama Calon Penjabat Walikota Pekanbaru, demikian juga Pj. Gubernur Riau telah mengusulkan 3 nama ke Kemendagri yang semuanya memenuhi persyaratan.
” Kita minta Kemendagri jangan memperkeruh kondisi di daerah berikan kepercayaan kepada kita di daerah untuk memilih pemimpin,” ujar Herwan
Masyarakat Pekanbaru berharap, pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri setidaknya dapat memahami aspirasi yang berkembang dan disampaikan dari arus bawah.
“Kemendagri seharusnya memahami aspirasi dari bawah,”harap Herwan.
Kabar yang beredar, dijadwalkan pelantikan kemungkinan akan digelar Rabu (22/5/2024) besok di Pekanbaru. Soalnya, masa jabatan Muflihun akan berakhir pada Kamis (23/5/2024) besok bertepatan dengan Hari Waisak yang merupakan libur nasional
Penulis: Alseptri Ady, Editor: Isman Iriadi
