BANGKINANG, AmiraRiau.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah agresif untuk memperluas ruang fiskal daerah dengan menyasar sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum tergarap optimal. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, memimpin langsung jajaran rombongan ke Kabupaten Kampar guna menyerahkan draf data autentik terkait ratusan ribu unit kendaraan yang kedapatan menunggak pajak kepada Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, Kamis (11/6/2026).
Langkah koordinasi taktis ini diambil sebagai draf tindak lanjut dari pemberlakuan regulasi opsen pajak, sekaligus menjadi basis bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan penetrasi penagihan langsung guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Hari ini kami datang bersama rombongan memberikan data dan informasi riil terhadap ribuan kendaraan yang posisinya menunggak di wilayah Kabupaten Kampar. Sebagai gambaran, pada tahun anggaran 2024 lalu, realisasi dana bagi hasil pajak kendaraan untuk Kampar mencapai Rp70 miliar," ujar SF Hariyanto di Bangkinang.
Berdasarkan draf rincian data makro yang dikantongi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, total populasi kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar saat ini menyentuh angka kisaran 500 ribu unit. Namun, aspek kepatuhan wajib pajak di wilayah ini mencatatkan rapor merah akibat tingginya angka tunggakan aktif.
Poin-poin krusial terkait draf rekam data fiskal kendaraan Kampar meliputi, sebanyak 228 ribu unit kendaraan bermotor atau hampir separuh dari total populasi kendaraan di Kampar draf statusnya berada dalam posisi menunggak pajak dengan nilai nominal dari total tunggakan ratusan ribu kendaraan tersebut diproyeksikan mencapai draf potensi pemasukan sebesar Rp60 miliar.
Selain itu, berkat skema opsen pajak baru, pendapatan daerah Kampar dipastikan melonjak dari Rp70 miliar menjadi Rp110 miliar, atau mendapat draf surplus berkah senilai Rp39 miliar pada periode 2024–2025.
Plt Gubernur SF Hariyanto menegaskan, jika Pemkab Kampar mampu mengeksekusi minimal 50 persen saja dari total piutang pajak tersebut, maka dana segar senilai Rp30 miliar dapat langsung dikonversi menjadi draf program infrastruktur padat karya yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
"Kalau ini bisa dibayar setengahnya saja oleh masyarakat, hasilnya sudah sangat cukup untuk membiayai draf pembangunan jalan semenisasi untuk warga Bapak Bupati. Kuncinya ada pada jalinan kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten," urai SF Hariyanto.
Guna merealisasikan target draf penerimaan tersebut, Pemprov Riau mendesak Bupati Kampar menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak pasif. Pola sosialisasi diperintahkan bergeser ke draf pendekatan sosiologis yang lebih masif di tingkat akar rumput dengan mendayagunakan jaringan aparatur kecamatan, perangkat RT/RW, hingga kader Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melakukan pengetukan pintu (door-to-door) wajib pajak.***
