SIAK, AmiraRiau.com — Tepat per 4 Juni 2026, kepemimpinan Bupati Siak Afni dan Wakil Bupati Syamsurizal genap menginjak usia satu tahun. Sejak dilantik pada 4 Juni 2025 lalu, jalannya roda pemerintahan di Negeri Istana ini langsung diuji oleh tantangan fiskal berat, mulai dari penurunan dana transfer pusat hingga beban warisan utang terbesar sepanjang sejarah daerah.
Kendati didera pengetatan APBD, draf evaluasi satu tahun ini menunjukkan performa impresif di sektor reformasi BUMD, penyehatan struktur anggaran, pemulihan ekonomi kemasyarakatan, hingga pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok kampung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Siak, Mahadar, menegaskan bahwa disiplin fiskal yang ketat serta penerapan efisiensi belanja birokrasi menjadi kunci utama bertahannya stabilitas ekonomi makro daerah.
Langkah paling berani yang diambil duet Afni-Syamsurizal adalah melakukan pembersihan terhadap draf utang belanja tahun anggaran 2024 warisan rezim sebelumnya yang mencapai $Rp326.945.724.215,41$. Angka fantastis ini membengkak akibat akumulasi proses lelang pra-pelantikan 2025.
Hanya dalam tempo 12 bulan, Pemkab Siak sukses mencicil pembayaran sebesar Rp231.736.900.663,91 kepada pihak ketiga (kontraktor/rekanan). Saat ini, sisa utang kegiatan 2024 berada di angka kisaran Rp95,2 Miliar, sementara beban utang tahun anggaran 2025 sebesar Rp250 Miliar kini tengah dalam proses penyelesaian struktural.
"Fokus dan komitmen Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati sejak awal adalah wajib membayar utang, karena di sana ada nasib dan hak pihak ketiga yang harus diprioritaskan. Kami menerapkan disiplin fiskal dalam bentuk penyesuaian belanja pegawai, pembatasan ketat dinas luar, serta menggenjot inovasi OPD hingga tingkat Camat untuk meningkatkan PAD," ungkap Sekda Mahadar.
Di sektor ekonomi mikro, pada masa awal kerja, Pemkab langsung mengintervensi pasar dengan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kilogram dari Rp23.000 menjadi Rp21.000 per tabung untuk meringankan beban masyarakat miskin.
Sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semula merugi kini dirombak total melalui pergantian seluruh komisioner secara selektif. Hasilnya, PT Bumi Siak Pusako (BSP) sukses mencatatkan performa finansial positif (rebound) dengan menyumbang keuntungan bersih (profit) mencapai Rp100 Miliar.
Tak hanya itu, Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang bertahun-tahun mati suri kini mulai berdenyut. Pemerintahan Afni-Syamsurizal berhasil meresmikan sektor industri galangan kapal perdana dengan nilai investasi swasta mencapai ratusan miliar rupiah melalui skema kolaborasi pentahelix dan optimalisasi dana CSR.
Guna mengimbangi keterbatasan APBD Kabupaten, Afni-Syamsurizal secara lobi makro berhasil menggaet dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) serta bantuan kementerian.
Berikut akumulasi realisasi fisik:
| Bidang Pembinaan / Sektor | Total Volume Realisasi | Jenis Program & Alokasi Sumber Dana |
| Peningkatan Akses Jalan | 4,3 Kilometer | Pengaspalan Sawit Permai-Teluk Merbau (1,64 Km), Siak-Tumang (1,71 Km), Lubuk Miyam (1 Km aspal & 2,21 Km Base). |
| Inpres Jalan Daerah (IJD) | 1,195 Kilometer | Rekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Barat-Muara Kelantan menggunakan Rigid Beton senilai Rp15 Miliar (APBN). |
| Pemeliharaan & Seminisasi | 152,30 Km | 6.946 Meter | Pemeliharaan rutin jalan arteri kabupaten serta seminisasi jalan lingkungan pemukiman. |
| Manajemen Air & Sanitasi | 77 Km | 498 Sambungan Rumah | Restorasi/normalisasi sungai penahan banjir, serta perluasan Sambungan Rumah (SR) SPAM dari APBN 2026. |
| Pertanian & Alat Mesin | 111 Unit Alsintan | Pengadaan 20 Unit Traktor Roda 4, 2 Unit Combine Harvester, 69 Pompa Air, serta draf persetujuan irigasi senilai Rp70 Miliar (APBN). |
| Transportasi Publik | 4 Unit Armada Bus | Bantuan Bus DAMRI rute perintis Tanjung Pal-Mengkapan untuk area 3T, serta peluncuran Bus ASIK (Angkutan Sekolah Istimewa Disabilitas). |
Di samping pembangunan fisik, pemenuhan janji politik di sektor sosial tetap berjalan simultan. Pemkab Siak membagikan pakaian seragam gratis sebanyak dua pasang kepada lebih dari 13.000 siswa tingkat SD dan SMP. Menariknya, pengadaan dua ribu seragam tambahan di antaranya sengaja diserahkan lewat Baznas Siak dengan melibatkan UMKM penjahit lokal guna menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Dalam hal pemulihan hak masyarakat, konflik agraria menahun di Siak mulai diselesaikan melalui skema kolaborasi multipihak yang ditandai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah secara legal kepada warga. Program beasiswa bagi keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Non-PKH, insentif Guru MDA/MDTW, pembangunan 20 unit Rumah Layak Huni (RLH), serta penyaluran bantuan sosial bagi kelompok rentan, lansia, dan anak yatim tetap dipertahankan sebagai garda pelindung sosial daerah.
"Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati meminta seluruh jajaran aparatur Pemkab Siak untuk membuang ego sektoral dan tetap bekerja secara sungguh-sungguh demi melayani rakyat Siak secara tulus," tutup Mahadar.***
