PEKANBARU – Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) sangat menyetujui pernyataan Komisaris utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyentil Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkantor mewah di Jakarta dengan harga sewa mencapai Rp 382 milyar. Seharusnya PT. PHR berkantor pusat di Riau karena wilayah kerjanya 90 persen di Riau.
Menurut Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Dr. drh. H. Chaidir, MM, sejak isu alih kelola Blok Rokan dari PT. Chevron ke Pertamina yang menyerahkan operator kepada PT. Pertamina Hulu Rokan – PHR anak perusahaan Pertamina Hulu Energi, masyarakat Riau sudah menyuarakan dalam berbagai forum agar perusahaan pengelola Blok Rokan berkantor di Riau.
Kita tahu PT. PHR itu wilayah kerjanya se-Sumatera, tapi dari data, 90% volume pekerjaannya berada di Blok Rokan, Provinsi Riau dengan ladang minyak terbesar di Indonesia dan produksinya mencapai sekitar 26% dari produksi minyak nasional.
Amat sangat wajar bila PT PHR berkantor pusat di Riau. Tapi kenyataannya suara masyarakat Riau dianggap angin lalu oleh Pertamina. Bahkan sekarang terungkap, PT. PHR menyewa kantor mewah di Jakarta seharga Rp 382 milyar. Uangnya pastilah disisihkan dari hasil penjualan minyak Blok Rokan.
“Jadi kalau Dana Bagi Hasil atau DBH yang menjadi bagian daerah penghasil jumlahnya sedikit, pastilah karena dipotong pajak, ini-itu, termasuk sewa kantor, betul-betul tak habis pikir, dimana akal budi mereka?” ungkap Chaidir.
Dalam suatu pertemuan kebetulan dengan pimpinan PT. PHR (bukan dirutnya) ketika takziah di Rokan atas wafatnya orangtua Bupati Siak, Alfedri, saya coba pancing, FKPMR ingin berdialog dengan dirut yang baru berkaitan target kinerja PT PHR ke depan.
Dialog serupa pernah dilakukan oleh FKMPR dengan Dirut PT. PHR, Jaffee Arizon Suardin. Tapi sekarang susah karena dirut berkantor di Jakarta untuk mengendalikan wilayah kerja Sumatera.
“Jadi kalau kita di Riau mau berdialog, nanti akan diwakili oleh manager yang bertugas di Blok Rokan. Dalam hati saya, demikian elitisnya Dirut PT. PHR sekarang, demikian birokratis,”ujar Chaidir
Disebutkan, Dirut Chalid Said Salim pengganti Jaffee Arizon Suardin berkantor di Jakarta dan hanya sekali-sekali saja ke Riau. Padahal di lapangan, banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Masyarakat Riau sekarang menyadari, kesempatan berusaha untuk mendapatkan berbagai pekerjaan di Blok Rokan, bagi perusahaan-perusahaan lokal kini sangat terbatas.
Jangan bicara main-contractor, sub-con saja susah. belum lagi masalah keberpihakan dalam pemanfaatan tenaga kerja lokal. Beberapa teman pengusaha menyebut, untuk mendapatkan kontrak pekerjaan lebih enak di era PT. Chevron dulu. Termasuk juga program-program community development.
“Ok lah Sekarang era digital, orang berkantor di mana saja bisa. Kalau begitu kenapa PHR harus berkantor di Jakarta? Kenapa tidak berkantor di Riau saja? Kan komunikasi IT yang serba canggih yang dimiliki oleh PHR bisa setiap saat berkomunikasi dengan pihak-pihak lain di Jakarta,” ujarnya
Atas Kondisi ini FKPMR berharap Presiden Jokowi dan Pertamina merespon dan memindahkan kantor pusat PT. PHR ke Riau karena dinilai lebih hemat, semua masalah bisa selesai lebih cepat, lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tak mau, segera ganti dirutnya.***
