PEKANBARU – Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menuntaskan pendataan dan validasi data terhadap warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
Berdasarkan pendataan dan validasi tersebut, jumlah warga di Ibukota Provinsi Riau yang kondisi perekonomian tak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan hingga akses informasi mencapai 715 kepala keluarga (KK) dengan total jiwa sebanyak 3.919 orang.
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Idrus menyebutkan, ribuan jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem itu tersebar di 83 kelurahan.
“Kita telah melakukan pendataan dor to dor lebih kurang satu bulan terakhir dan sudah selesai. Maka warga yang alami kemiskinan ekstrem itu berjumlah 3.919 jiwa,” ungkapnya, Rabu (21/6/2023).
Namun secara data, kata dia, jumlah warga miskin ekstrem itu jauh berkurang dibandingkan tahun 2022 sebanyak 4.000 jiwa.
“Kalau ada intervensi dari pemerintah, Insyaallah di tahun 2024 warga alami kemiskinan ekstrem bisa turun drastis. Karena ada dana sharing dari pemerintah,” ucap dia.
Dana sharing dimaksud berbentuk Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang nantinya bakal diberikan kepada warga yang alami kemiskinan ekstrim. Dana ini berasal dari pemerintah kota dan separuh lagi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
“Itu ada dua bantuan yang harus kita lakukan. Pertama BLT untuk jangka pendek, dan berupa pelatihan,” terang Idrus.
Saat ini, lanjut dia, besaran bantuan tersebut masih dalam kajian pemerintah. Pihaknya tetap mengusulkan bantuan berupa BLT dan bantuan dalam bentuk pelatihan.
Pelatihan ini guna memberi keterampilan kepada warga miskin ekstrem agar bisa dimanfaatkan untuk berwirausaha. Sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka. (abd)***
