PEKANBARU, AmiraRiau.com- Tim Caretaker PGRI Riau bersama seluruh perwakilan PGRI 12 kabupaten/kota se-Riau, diterima dengan hangat oleh Plt. Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Riau, Jumat (10/11/2023).
Kunjungan ini, merupakan tindaklanjut dari arahan PB PGRI kepada Tim Caretaker PGRI Riau salah satunya koordinasi dengan pemerintah daerah, menyusul surat tugas Nomor: 872/Tgs/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus PGRI di 3 provinsi dan 5 kabupaten/kota dan pembentukan caretaker di wilayah yang dibekukan tertanggal 4 November 2023.
Dudung Ketua Caretaker menyampaikan, ucapan terimakasih atas sambutan Plt. Gubernur Riau dan selanjutnya meninjau gedung PGRI serta rapat koordinasi, konsolidasi, dan pemilihan Pengurus PGRI Provinsi Riau.
"Rasa bangga dan terimakasih kami disambut dengan hangat, komunikasi yang cukup baik kepada kami selaku guru-guru pembentuk insan masa depan, kedatangan kami disini meminta tunjuk ajar kepada Bapak Plt. Gubernur, nasehat dan motivasi sangat kami perlukan sebagai modal untuk turut kami masukan ke dalam agenda rapat nantinya," tutur Dudung.
"Saya berharap kegiatan yang kita mulai siang ini sampai malam nanti berjalan dengan lancar, terimakasih kepada Plt. Gubernur Riau telah membuka kegiatan ini, juga Kepala Dinas Pendidikan Riau yang turut mendampingi," ucap Adolf Sekretaris Caretaker
Adolf menambahkan, mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh rasa damai, menciptakan solusi-solusi untuk segera menuntaskan persoalan yang terjadi dan mengembalikan marwah PGRI sesuai khittahnya.
"Selamat datang di Provinsi Riau, negeri yang asri alamnya penuh dengan budaya serta memiliki SDM yang religius. Menanggapi persoalan KLB PGRI, sebenarnya kita sudah dapat menilai tanpa perlu adanya spekulasi tendensius, 31 provinsi dibanding dengan 3 provinsi saya rasa sudah jelas mana yang benar dan tidak," ucap Plt. Gubernur Riau
"Segera selesaikan persoalan yang terjadi, saya doakan kegiatan ini sampai selesai nantinya berjalan dengan lancar, respon cepat yang saya lakukan adalah bentuk keperdulian kita terhadap guru-guru yang ada di Riau, karena saya tidak mau karena lambannya respon, menimbulkan persoalan-persoalan lainnya," katanya.
"Seperti demokrasi di TNI, setelah mendapatkan masukan dari bawahannya, kemudian keputusan tetap berada pada pimpinan tertinggi yang harus dilaksanakan. Setelah musyawarah, kalau ada yg menyimpang diluar garis keputusan, berarti bisa dianggap penghianat, sambil berkelakar Plt Gubernur menambahkan, makanya komandan di TNI dibekali senjata yg dapat digunakan untuk menghukum penghianat. Layaknya PGRI, Ketum PB PGRI merupakan komando tertinggi, apapun arahannya ikuti," tutur Plt Gubri.***
