PEKANBARU, AmiraRiau.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) kembali menggelar aksi unjukrasa di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (7/9/2025). Aksi yang ketiga ini digelar untuk menuntut keadilan bagi masyarakat akibat konflik lahan di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.
AMMP menilai hingga saat ini janji pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) belum membuahkan hasil. Ribuan warga yang dijanjikan solusi atas kehidupan mereka justru belum mendapat kepastian. Ironisnya, korporasi besar milik cukong maupun toke yang diduga menjadi dalang utama kerusakan parah kawasan TNTN, hingga kini tak ada satupun yang ditindak tegas.
"Kami sudah melampirkan fakta lapangan. Semua tidak sesuai dengan pernyataan Satgas PKH sebelumnya yang katanya akan adil, arif, dan bijaksana terhadap masyarakat. Termasuk komitmen mengejar korporasi perusak hutan, namun nyatanya tidak terbukti," tegas Koordinator Umum aksi, Wandri Putra Simbolon, saat menyampaikan orasi didampingi koordinator lainnya.
Dalam aksi ini, AMMP menolak relokasi masyarakat dari kawasan TNTN dan meminta pemerintah membuka ruang keadilan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta. Mereka juga mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang Perpres No. 5 Tahun 2025, khususnya terkait kebijakan di TNTN.
"Kami menolak direlokasi sebelum ada keadilan yang bijaksana. Pemerintah pusat harus mengkaji kembali Perpres No. 5 Tahun 2025. Kami sudah mendapat jadwal RDP di DPR RI, dan berharap Pemprov Riau turut mendampingi aspirasi masyarakat korban TNTN ini," ujar Wandri.
Selain itu, AMMP juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum Pemerintah Desa (Pemdes), korporasi, hingga aparat Satgas PKH yang dinilai melakukan tindakan intimidasi bahkan kekerasan terhadap masyarakat.
"Usut tuntas oknum Kades dan korporasi milik cukong serta toke yang menjadi dalang kerusakan TNTN. Jangan justru mengintimidasi masyarakat kecil yang jelas membayar pajak dan memberikan kontribusi PAD bagi daerah," tambahnya.
Di akhir orasi, AMMP kembali menegaskan bahwa puluhan ribu warga korban TNTN hanya menuntut keadilan agar bisa hidup tenang dan mengelola lahan yang dijanjikan.
"Kami hanya ingin keadilan di negeri sendiri. Jangan biarkan rakyat menjadi korban akibat keserakahan oknum yang berkuasa. Harapan kami, pemerintah benar-benar memberi solusi arif dan bijaksana demi kelangsungan hidup masyarakat korban TNTN," pungkas Wandri.***
- Home
- Riau
- Nasional
- Ragam
- Pemerintahan
- Advertorial
- Legislatif
- Dunia
- Regional
-
More
- Serba Serbi
- Tokoh
- Perbankan
- Pekanbaru
- Siak
- Rohil
- Kepulauan Meranti
- Asahan
- Kampar
- Sumatera Barat
- Bengkalis
- Pelalawan
- Kepulauan Riau
- Wakapolres Kompol Maitertika
- Opini
- Inhu
- Berita Inhu
- Grasstrack Nasional
- Dumai
- Kuansing
- Inhil
- Rohul
- Adfvetorial/Galeri
- Advertorial/Galeri
- Bengkulu
- Galeri Foto
- Advertorial
- Rekomendasi
- Terpopuler
- Indeks
