PEKANBARU, AmiraRiau.com - Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyambut baik dan mendukung komitmen pengawasan dari rekan-rekan pers PWI Pekanbaru guna memperluas akses pendidikan gratis yang bersih, akuntabel, dan bebas intervensi di Kota Pekanbaru.
Berdasarkan hasil evaluasi objektif pada tahun-tahun sebelumnya, Pemko Pekanbaru mengakui bahwa tim pengawas memang masih menemukan adanya riwayat praktik percaloan serta pungutan uang masuk ilegal yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Melalui sinergi pakta integritas dan pengawasan media massa yang independen pada tahun ini, Pemko Pekanbaru optimistis dapat menutup rapat celah kecurangan siber maupun manipulasi zonasi, sehingga hak-hak calon siswa dari keluarga kurang mampu dapat terlindungi sepenuhnya.
Sambutan baik itu Markarius menanggapi Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekanbaru yang menyatakan komitmen penuh untuk mendampingi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Pengawalan ketat dari insan pers ini bertujuan memastikan seluruh proses seleksi masuk sekolah tingkat dasar hingga menengah di Kota Bertuah berjalan transparan, adil, serta bersih dari praktik penyimpangan.
Komitmen strategis ini disepakati langsung oleh Ketua Pokja PWI Kota Pekanbaru, Andre Zaky, saat menghadiri agenda Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Pakta Integritas SPMB Tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Menengah (BPM) Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).
"SPMB harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai instrumen pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sistem ini wajib menjamin seluruh anak usia sekolah memperoleh hak dan akses pendidikan yang sama, tanpa diskriminasi latar belakang sosial, kemampuan ekonomi, maupun faktor kedekatan dengan oknum pejabat. Tidak boleh ada lagi istilah siswa titipan, baik dari pejabat, tokoh masyarakat, maupun pihak berpengaruh. Semua harus tunduk pada aturan sistem yang sama," tegas Andre Zaky.
PWI Pekanbaru mendesak panitia seleksi dan dinas terkait agar konsisten menjalankan mekanisme penerimaan sesuai regulasi tanpa pengecualian. Pihak sekolah didorong untuk berani menegakkan aturan dan menolak calon siswa yang mencoba masuk melalui jalur ilegal di luar sistem resmi, baik karena alasan sungkan maupun adanya tekanan psikologis.
Andre Zaky juga mengingatkan risiko fatal bagi masa depan peserta didik jika dipaksa masuk lewat jalur belakang. Kerugian administratif dan hukum yang akan dihadapi siswa ilegal antara lain siswa yang masuk secara ilegal berpotensi besar tidak terdaftar di sistem pusat Kemendikbud.
Selanjutnya, gugurnya hak siswa atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta beasiswa resmi pemerintah serta menghadapi kendala berat di kemudian hari berupa tidak terbitnya ijazah kelulusan resmi.
Sebagai wujud kontribusi nyata, PWI Pekanbaru menyatakan siap pasang badan melindungi para kepala sekolah dan satuan pendidikan yang mendapat tekanan atau intimidasi dari oknum tertentu selama proses penerimaan murid baru berlangsung. "Jangan takut terhadap intimidasi dari pihak mana pun, karena PWI siap mengawal agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan hukum," imbuh Andre.***
