MERANTI, AmiraRiau.com- 100 hari sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar dan Muzamil Baharudin, terus membangun fondasi pemerintahan baru dengan membawa visi “Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera.”

Masa 100 hari yang dikenal sebagai periode krusial untuk membuktikan arah dan komitmen awal, mereka manfaatkan dengan merumuskan strategi, menyusun kebijakan, dan mulai membenahi birokrasi di kabupaten termuda di Provinsi Riau itu.

Pasangan Asmar - Muzamil tampak kompak berbagi tugas dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di Kepulauan Meranti. Meski baru tiga bulan lebih bekerja, beberapa poin penting bisa dicatat sebagai upaya menyelesaikan masalah yang ada.

*Bentuk Satgas Sampah, Atasi Krisis Lingkungan

Masalah sampah di Meranti, terutama di kawasan ibu kota kabupaten, Selatpanjang, telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Volume sampah yang terus meningkat, keterbatasan armada pengangkut, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Untuk itu, pemerintah kabupaten membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengelolaan Sampah sebagai langkah konkret dalam menangani persoalan sampah yang telah menjadi isu lingkungan mendesak. Pembentukan Satgas ini ditandai dengan apel siaga perdana yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, pada Jumat (25/4/2025) di Taman Cik Puan, Selatpanjang.

Pembentukan Satgas Sampah ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 151/HK/KPTS/III/2025 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan tindak lanjut dari berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah.

Wakil Bupati Muzamil menyebut pengelolaan sampah merupakan persoalan mendesak yang harus segera ditangani.

"Bukan hanya di Meranti, permasalahan sampah bahkan terjadi di seluruh kota besar juga nasional. Ini merupakan isu global yang mendesak untuk ditangani," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada warga masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk ketaatan terhadap agama, negara, resam, dan adat yang ada.

"Dengan terbentuknya Satgas Sampah ini, diharapkan semua persoalan yang berhubungan dengan sampah dapat tertangani dengan maksimal dan terarah," harapnya.

Selain pembentukan Satgas, Pemkab Meranti juga telah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara akses jalan umum di Jalan Revolusi dan Jalan Nelayan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebingtinggi, akibat penumpukan sampah liar.

Kebijakan ini diambil untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menegakkan tata kelola kebersihan di daerah tersebut.

Saat ini dua ruas jalan umum itu telah kembali dibuka dan bisa dilewati oleh masyarakat, setelah dilakukan pembersihan dan sosialisasi kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Pemkab Meranti menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mengatasi masalah sampah secara efektif dan terstruktur, demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

*Bersinergi dengan PLN Atasi Pemadaman Listrik

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama PLN ULP Selatpanjang telah berhasil mengatasi krisis listrik yang sempat mengganggu aktivitas masyarakat di ibu kota kabupaten tersebut. Upaya kolaboratif ini berhasil mengurangi pemadaman bergilir yang sebelumnya sering terjadi, terutama pada jam-jam puncak konsumsi listrik.

Krisis listrik di Selatpanjang dipicu oleh kerusakan beberapa unit mesin pembangkit yang menyebabkan defisit daya hingga 3 megawatt. Hal ini memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir, terutama pada malam hari, untuk menyeimbangkan beban dan pasokan listrik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab Meranti dan PLN ULP Selatpanjang melakukan langkah-langkah strategis.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, meninjau langsung kondisi pembangkit listrik di Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, guna memastikan penanganan yang tepat dan cepat terhadap keluhan masyarakat terkait pemadaman bergilir.

Sebagai tindak lanjut, PLN ULP Selatpanjang menambahkan tujuh unit mesin pembangkit baru. Tiga unit ditempatkan di PLTD Selatpanjang di Jalan Yos Sudarso, sementara empat unit lainnya dipasang di PLTD Gogok. Penambahan mesin ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangkit dan mengurangi risiko pemadaman listrik.

Dengan tambahan mesin tersebut, suplai listrik di Selatpanjang kini lebih stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

*RS Pratama Penyagun: Solusi Kesehatan untuk Tiga Kecamatan di Pulau Rangsang

Sebuah babak baru dalam pelayanan kesehatan tengah dimulai di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah melalui program peningkatan fasilitas kesehatan daerah tertinggal kini menghadirkan Rumah Sakit Pratama di Desa Penyagun, Kecamatan Rangsang, yang akan menjadi solusi atas keterbatasan akses layanan medis di wilayah pesisir tersebut.

Proyek strategis dengan anggaran Rp45 miliar, pembangunan rumah sakit yang dimulai sejak tahun 2024 itu, merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat akan kesehatan.

Berlokasi strategis di tengah-tengah Pulau Rangsang, RS Pratama Penyagun diharapkan menjadi pusat rujukan medis bagi warga Kecamatan Rangsang dan sekitarnya, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, mengatakan pembangunan rumah sakit itu merupakan wujud komitmen Pemkab Kepulauan Meranti dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Juga untuk mempermudah dan mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Hal itu mengingat jarak yang harus ditempuh masyarakat cukup jauh untuk menjangkau RSUD Kepulauan Meranti yang terletak di Kota Selatpanjang.
Bahkan bisa memakan waktu hingga 2 jam lebih untuk bisa sampai di RSUD.

Tak jarang jika masyarakat Rangsang dan sekitarnya lebih memilih berobat keluar daerah, seperti di Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

Rumah sakit itu juga diproyeksikan menjadi rujukan untuk tiga Puskesmas yang berdekatan, di antaranya Puskesmas Tanjung Samak, Puskesmas Kedabu Rapat dan Puskesmas Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur.

Dikatakan Asmar, terwujudnya pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Rangsang berkat kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintahan kabupaten hingga pemerintah pusat.

Sampai akhirnya Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah terpilih untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama dan tak banyak daerah yang bisa mendapatkan.

“Untuk bisa dapat pembangunan rumah sakit ini butuh upaya yang luar biasa. Butuh banyak dukungan hingga akhirnya pembangunan rumah sakit ini bisa dibawa ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Banyak daerah yang berharap, Alhamdulillah Kepulauan Meranti yang dapat," tutur Asmar.

Proyek ini mencakup pembangunan fisik rumah sakit, seperti poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat inap (IRNA), dan gedung penunjang dengan fasilitas pendukung berbasis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3). 
Selain itu juga, termasuk pengadaan alat kesehatan, dan armada untuk Puskesmas keliling.

Saat ini pembangunan rumah sakit kebanggaan warga Rangsang itu telah rampung dibangun, tinggal proses finishing dan pembuatan pagar. Terkait operasional rumah sakit akan ditindaklanjuti oleh kepala dinas kesehatan.

“Kita proses dulu prosedurnya, untuk rekrutmen dokter dan tenaga medis. Itu semua butuh waktu, jadi harus dipenuhi dulu semua tahapan-tahapan, agar bisa beroperasi melayani masyarakat," terangnya.

Kehadiran RS Pratama ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan lapangan kerja serta mendorong pengembangan infrastruktur penunjang lainnya.

Kini, masyarakat Kepulauan Meranti menatap masa depan dengan lebih optimis, karena pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan layak bukan lagi sekadar impian.

*Pembangunan Jembatan Perawang dan Jembatan Panglima Sampul Dapat Lampu Hijau

Awal pemerintahan Asmar-Muzamil mesti dihadapkan dengan tuntutan pembangunan kembali dua jembatan yang roboh dalam waktu berdekatan. Kedua jembatan itu menjadi akses penting bagi masyarakat di Kepulauan Meranti, baik untuk mobilisasi orang maupun barang.

Jembatan pertama yakni Jembatan Perawang yang menjadi urat nadi ekonomi bagi masyarakat di dua kecamatan, Merbau dan Tasik Putri Puyu. Termasuk penghubung vital masyarakat yang ingin bepergian ke Kabupaten Bengkalis.

Pembangunan jembatan ini termasuk dalam wewenang Pemerintah Provinsi Riau, dan sudah mulai dikerjakan pada tahun 2024 lalu. Namun pekerjaan jembatan itu terpaksa berhenti karena pihak kontraktor tidak komit dan meninggalkan pekerjaan.

Permasalahan itu mendapat sorotan dan perhatian serius oleh Pemkab Meranti di bawah komando H. Asmar, yang saat itu masih menjabat sebagai Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti.

Kemudian, di awal pemerintahannya bersama Wakil Bupati Muzamil, usulan kelanjutan pembangunan jembatan tersebut terus disampaikan. Akhirnya, Pemprov Riau memberikan lampu hijau. Jembatan Perawang akan kembali dikerjakan pada tahun 2025 ini.

Sesuai perencanaan awal, Jembatan Perawang akan menelan biaya pembangunan lebih kurang Rp36, 7 miliar. Tapi untuk tahun ini, Pemprov Riau hanya membagikan porsi anggaran sekitar Rp17 miliar, atau setengah dari kebutuhan. Sisanya akan dianggarkan lagi pada tahun 2026 mendatang.

Adapun usulan pembangunan Jembatan Panglima Sampul juga sudah mendapatkan lampu hijau dari Gubernur Riau, Abdul Wahid. Tentunya upaya itu merupakan kolaborasi antara Bupati Asmar dan Muzamil, serta lobi-lobi dari para tokoh Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jika tidak ada aral melintang, maka di tahun 2026 mendatang pembangunan jembatan yang berada di Kecamatan Tebingtinggi Barat itu akan segera terealisasi.

"Mari kita doakan bersama, semoga semua tahapan dan prosesnya berjalan lancar sehingga akses masyarakat kembali pulih," ajak Asmar.

*Raih Opini WDP dari BPK: Langkah Positif Menuju Perbaikan Keuangan Daerah

Setelah dua tahun berturut-turut mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Meranti pelan-pelan melakukan perbaikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Alhasil, BPK akhirnya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Pemkab Kepulauan Meranti tahun 2024. Meski belum mendapat nilai yang sempurna, namun hasil itu cukup naik signifikan.

"Alhamdulillah, walaupun kita belum berhasil mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2024, tapi ini sudah cukup menunjukkan ada perbaikan terhadap laporan kita yang sebelumnya disclaimer," ujar Asmar.

Opini wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika mereka yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan secara wajar, tetapi terdapat beberapa pengecualian atau catatan yang perlu diperhatikan. Pengecualian ini tidak berdampak secara material (memperluas) terhadap seluruh laporan keuangan, tetapi cukup signifikan untuk perlu dicantumkan dalam laporan audit.

Opini wajar dengan pengecualian menunjukkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan masih dapat dipercaya, tetapi terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Dengan opini WDP ini, Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan langkah positif dalam memperbaiki kualitas pelaporan keuangan daerah.

Dinakhodai oleh Asmar dan Muzamil, Pemkab Kepulauan Meranti akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai opini WTP kembali di masa mendatang.

*Lobi Anggaran Kementerian, Jemput Peluang APBN ke Meranti

Tantangan fiskal yang semakin berat akibat kebijakan efisiensi anggaran, mengharuskan kepala daerah untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif.

Bupati dan wakil bupati harus mencari cara untuk tetap menjalankan program-program vital tanpa mengorbankan kepentingan publik. Keterbatasan fiskal ini meskipun menyulitkan, juga dapat menjadi
kesempatan untuk merumuskan strategi-strategi baru yang lebih efisien dan produktif dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Tak tinggal diam, Bupati Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin melakukan pendekatan terukur dengan melakukan lobi ke kementerian dan lembaga negara, berjuang mendapatkan anggaran pusat untuk Kepulauan Meranti.

Dalam seratus hari pertamanya, Bupati Asmar telah melakukan pertemuan langsung dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, diantaranya;

1. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto;
2. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy;
4. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani;
5. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhy;
6. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono;
8. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti;
9. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin;
10. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo;
11. Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding;
12. Menpora, Dito Ariotedjo:
13. Dirut PLN, Adi Priyatno;
14. Dirut ASDP, Heru Widodo;

Termasuk sejumlah wakil menteri, Dirjen hingga pimpinan tinggi lembaga negara lainnya.

Seratus hari memang belum cukup untuk menilai keberhasilan. Namun, langkah-langkah awal pemerintahan Asmar–Muzamil menunjukkan arah yang menjanjikan. Visi yang realistis, misi yang menyentuh kebutuhan masyarakat, dan gaya kepemimpinan yang terbuka jadi bekal awal dalam menata Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih muda usianya tapi besar potensinya.

Selanjutnya, tantangan terbesar bukan lagi menyusun rencana, tetapi mengeksekusinya dengan konsisten dan melibatkan semua elemen. Waktu akan menjadi saksi apakah janji-janji kampanye akan berubah menjadi realitas yang mengubah kehidupan warga Meranti.***

Penulis: Farhan