KAMPAR, AmiraRiau.com- Polemik hilangnya 518 nama penerima insentif Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) memicu rapat dengar pendapat (hearing) yang berlangsung panas di DPRD Kampar, Senin (4/5/2026).
Rapat yang digelar di ruang Banmus DPRD Kampar itu dipimpin Ketua Komisi II, Tony Hidayat, dan mempertemukan sejumlah pihak terkait, mulai dari Kementerian Agama (Kemenag) Kampar, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), hingga organisasi terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, terungkap adanya penyusutan signifikan jumlah penerima insentif. Data yang sebelumnya mencapai sekitar 3.600 guru, kini hanya tersisa 3.082 orang, di luar data pondok pesantren.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kampar, Helmi, mengungkapkan bahwa penurunan jumlah penerima tidak lepas dari keterbatasan anggaran.
Ia menyebutkan, alokasi insentif PDTA saat ini hanya sebesar Rp5 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp12,96 miliar.
Sementara itu, Zulkifli dalam rapat menjelaskan bahwa pada awal tahun 2026, anggaran insentif bahkan sempat tidak tersedia.
“Pada Januari 2026 sempat nol rupiah akibat efisiensi. Setelah itu, baru dialokasikan kembali Rp5 miliar, dan di akhir Januari sempat naik menjadi Rp11,8 miliar,” ujarnya.
Dari sisi Kemenag Kampar, Kasi Pendidikan Madrasah, Masnur, memaparkan bahwa jumlah guru madrasah non-PNS di Kampar mencapai 2.992 orang.
Namun, hanya 667 guru yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG), sehingga masih terdapat 2.325 guru yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kemenag tetap berkontribusi melalui berbagai skema bantuan.
“Total anggaran untuk guru agama di sekolah umum mencapai Rp39 miliar. Jadi tidak tepat jika dikatakan Kemenag tidak membantu,” tegasnya.
Ketua FKDT Kampar, Syamsul Hidayat, mengungkapkan kondisi di lapangan yang dinilai masih jauh dari ideal.
Ia menyebutkan, dari total 3.099 guru PDTA, hanya 2.865 guru yang menerima insentif pada 2025, sementara 234 lainnya belum pernah menerima bantuan sama sekali.
Syamsul juga menyoroti tren penurunan anggaran dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 2019 Rp21,348 miliar, 2024 Rp12,960 miliar, 2025 Rp12,960 miliar.
“Kami tidak menuntut penambahan anggaran. Kami hanya meminta kuota dikembalikan ke 3.600 guru seperti sebelumnya,” ujarnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penyelesaian masalah ini.
Ia menyebut, solusi akan diperjuangkan melalui APBD Perubahan maupun APBD murni tahun 2027.
“Persoalan ini tidak boleh berlarut. Komisi II akan terus mengawal sampai tuntas,” tegasnya.***
Penulis: Ali Akbar
