Pekanbaru (AmiraRiau.com) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau hari ini menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Riau pada Senin (10/08/2020) di ruang rapat Komisi V DPRD Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Eddy A. Mohd. Yatim S.Sos, M.Si tersebut dihadiri oleh Jonli selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau beserta staf. Komisi V DPRD Riau yang membidangi ketenaga kerjaan dan transmigrasi terus melakukan koordinasi dan pengawasan kepada dinas terkait.
[caption id="attachment_28091" align="aligncenter" width="640"]
Rapat dengar pendapat Komisi V DPRD Riau dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau.[/caption]
"Disnaker sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi berkaitan dengan ketenaga kerjaan perlu merumuskan sebuah grand design terkait langkah-langkah strategis pemerintah provinsi dalam menghadapi tingginya angka pencari kerja dan penggangguran. Grand design tersebut memuat peta pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini menghadapi bonus demografi, secara otomatis di dalamnya akan memperlihatkan jumlah usia produktif ke depan," tutur Ade Hartati Rahmad M.Pd.
"Grand design tersebut juga harus dapat menggambarkan tentang rasio jumlah pertumbuhan penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan, juga dapat berisi tentang asumsi kesempatan atau lapangan kerja ke depannya. Selain itu juga akan memperlihatlan tingkat produktifitas tenaga kerja kita ke depan mulai dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja," tambah Ade Hartati yang berasal dari Fraksi PAN.
"Hal tersebut dibutuhkan agar Riau dapat mengendalikan ledakan angka pencari kerja atau pengangguran. Dengan adanya grand design ini maka kita dapat menekan angka pengangguran yang otomatis menjadikan Gene ratio kita semakin baik agar tidak lagi terlihat ketimpangan sosial. Hal ini juga diperlukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Index Pembangunan Manusia," tambahnya.
"Terakhir, kita minta disnaker untuk memastikan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau juga menggunakan tenaga kerja lokal dan terus melakukan pengawasan terkait program-program pemerintah pusat seperti kartu pra kerja dan tunjangan sebesar 600 ribu bagi tenaga kerja berpenghasilan dibawah 5 juta rupiah," tutup Ade.
