Pekanbaru (AmiraRiau.com) - Senin (31/08/2020) digelar Rapat Paripurna Dewan Perwakulan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Rapat yang digelar dengar menerapkan parotokol kesehatan tersebut menyita cukup perhatian.
Pasalnya, Ade Hartati Rahmat, menyampaikan keprihatinannya atas pengajuan R APBD P 2020 Pemerintah Provinsi Riau yang belum juga diajukan.
"Belum diajukannya Rancangan APBD P 2020 untuk dibahas bersama Legislatif, dalam siklus penyusunan anggaran, dan dalam aturan yg berlaku , Pemprov seharusnya telah mengajukan Rancangan APBD P di minggu pertama bulan Agustus. Keterlambatan ini tentu akan berdampak pada banyak hal," papar politikus dari Partai PAN ini.
"Peratama, Penundaan Dana Alokasi Umum ( DAU ) sebesar 30%, pastinya sangat merugikan Riau secara keseluruhan. Kedua, pembahasan tidak akan maksimal, dimana Legislatif diikat oleh waktu yg sangat singkat untuk melakukan pembahasan sesuai aturan yg berlaku," papar Ade.
"Selanjutnya, hal ini tentu saja menjadikan banyaknya program dan kegiatan yang tidak bisa terawasi dgn baik. Hal yang sangat penting adalah keterlambatan pengajuan R APBD memperlihatkan tidak adanya komitmen Pemrov terhadap kondisi masyarakat ditengah bencana Covid 19. Contohnya, saat ini kasus Covid-19 di Riau masih belum terkendali, hal ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menekan penyebaran Covid-19. Langkah-langkah tersebut tentu tidak terlepas dari adanya suport anggaran. Sementara, hingga saat ini R APBD P blm diajukan . Secara pribadi, selaku salah satu wakil rakyat, saya meminta agar Pemrov segera mengajukan R APBD P 2020," tandas Ketua KPPI Provinsi Riau ini.
"Fasilitasi dari Kemendagri jangan dijadikan alasan terlambatnya pengajuan karena Provinsi lain saja sudah selesai semua," tutup Ade, anggota Komisi V DPRD Riau.
