Oleh Chaidir
FROM hero to zero kata orang Inggris. Maksudnya kira-kira, dari pahlawan menjadi orang biasa. Orang Barat juga menyebut from somebody to nobody, dari seseorang terpandang ke bukan siapa-siapa. Dari raja menjadi kawula. Banyak ungkapan yang bisa disebut untuk menggambarkan perjalanan hidup seorang anak manusia yang bernama Muhammad Adil, Bupati (non-aktif) Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.Bupati Adil ketika duduk di singgasana adalah sebuah fenomena. Adil bukan bupati biasa, dan karena itulah menarik untuk diperbincangkan. Masih belum lama berselang, dan masih sangat segar dalam ingatan ketika dia berani bersitegang dengan Gubernur Riau, atasannya. Adil protes dan secara gamblang mengkritik Gubernur Riau, karena dianggap tidak peduli dengan kondisi Kepulauan Meranti sebagai kabupaten termiskin di Riau.
Adil mengamuk. Ia mengungkapkan kekecewaannya dengan mendeklarasikan diri menjadi calon Gubernur Riau di pilkada 2024. Deklarasi 'prematur' itu seolah menjadi sinyal menantang atas kepemimpinan duet Gub-Wagub (Syamsuar-Edy) yang dinilainya tak sensitif dengan kebutuhan Kepulauan Meranti dengan alokasi anggaran yang sangat kecil.
Setelah itu, Bupati Adil kembali buat gaduh. Adil menunjukkan pembangkangan, tidak hadir rapat koordinasi (Rakor) bersama Mendagri Tito Karnavian di Pekanbaru pada 8/11/2022. Acara Rakor ini diikuti oleh Gubri dan bupati/walikota se Pronsi Riau kecuali Bupati Adil. Luar biasa beraninya. Dia pahlawan yang berani mendada setiap tantangan. Siapa pun di negeri ini paham, Mendagri adalah “malaikat” bagi pemerintah daerah.
Dan yang paling fenomenal adalah ketika Bupati Adil berani “perang” dengan pemerintah pusat (dalam hal ini pejabat teras di Kementerian Keuangan RI). Adil 'ngamuk' kepada orang-orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga menyebut kementerian itu berisi setan dan iblis. Kekesalannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat Rakor Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis (9/12/2022). Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
Adil mengklaim pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak US$60 per barel. Padahal dengan merujuk pada pidato Presidden Jokowi, asumsi harga minyak dunia naik menjadi US$100 per barel.Oleh karena itu, menurut Adil, Kemenkeu harus memberikan jatah DBH migas 2023 menggunakan asumsi harga minyak US$100 per barel.
Adil seperti tak punya syaraf takut. Dia tidak mengindahkan etika birokrasi pemerintahan dan fatsun komunikasi pemerintahan. Reaksi publik terhadap gaya komunikasi pemerintahan yang lancang seperti gaya Adil menuai pro-kontra. Peristiwa itu menjadi viral. Dan netizen, sebagai kekuatan baru demokrasi, ternyata lebih banyak yang membela Adil. Daerah harus berani melawan hegemoni pusat.
Dan sikap netizen (yang sejalan dengan Adil) mendapatkan pembenaran ketika tersingkap dugaan supermega korupsi sebesar 349T di Kementerian Keuangan (dimuat berbagai media). Republik ini dibuat kalang kabut masygul. Memang bukan Adil yang membongkar kasus dugaan supermega korupsi itu, atau kejahatan keuangan tersebut, atau kejahatan apalah namanya, tapi netizen sudah terlanjur berasosiasi, berkomentar di media, “benar juga Bupati Adil”.
Kasus yang menimpa Adil harus menjadi iktibar bagi semua. Sepertinya, itu hanya puncak sebuah gunung es, yang terlihat di atas permukaan laut hanya sebagian kecil, sementara kaki-kaki gunung korupsi berjemaah lain yang jauh lebih besar dan lebih banyak, berada di bawah permukaan laut tak terlihat.
Dinasehatkan oleh orang tua-tua, kalau takut dilamun ombak jangan berumah di tepi pantai. Adil tahu itu, dan dia tidak takut, dia berumah di tepi pantai dan dilamun ombak yang biasa ditungganginya di laut Kepulauan Meranti. Itulah Nasib Adil, from hero to zero. Ape nak cakap? Nasi sudah jadi bubur. Selamat Idul Fitri. Benamkan kemarahan dan dendam.***
