PEKANBARU, AmiraRiau.com- Anggota DPR RI asal Riau, H. Abdul Wahid, s.Pd.i., M.Si, mengapresiasi pelaksanaan Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (LSP GATAKI) Konstruksi Mandiri di Pekanbaru, Riau.
Hal itu disampaikan Abdul Wahid, saat menghadiri diskusi Manfaat SJJ bagi tenaga kerja sektor konstruksi dan Upgrading Asesor Kompetensi LSP GATAKI Konstruksi Mandiri, bersama Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di BNSP Syamsi Hari dan 2 Komisioner BNSP lainnya Adi Mahfudz dan Miftakul Azis, di gedung Pusat Pembinaan Pekanbaru (P3SM) Jalan dr. Leimena, Pekanbaru – Riau, Selasa (4/6/2024).
Menurut Abdul Wahid yang merupakan Bakal Calon Gubernur Riau, upaya ini sesuai dengan cita-cita pemerintah meningkatkan sumber daya manusia yang profesional serta memiliki daya saing untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.
Selain itu, kata Wahid, program ini sangat bagus karena dapat mempersingkat waktu dan jarak, sehingga memudahkan bagi tenaga konstruksi untuk mendapatkan sertifikasi.
“Begitu mereka mempunyai sertifikat, mereka tentu mempunyai kompetensi yang diakui oleh negara,” kata Abdul Wahid yang didampingi oleh Sekjend DPP GATAKI, H. Aswandi, SE.
Saat ini, kata Abdul Wahid, tenaga kerja Indonesia memang masih diupah murah karena masih banyak belum berkompeten, untuk itu agar menaikan grade perlu adanya sertifikasi, apalagi saat ini angkatan kerja di Indonesia terbuka lebar, sementara lapangan kerja sedikit. Hal ini menjadi persoalan serius pemerintah.
Dari data, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menggembirakan, dihitung dari neraca ekonomi angkatan kerja Indonesia di era Bonus Demografi saat ini menjadi ancaman besar jika tidak disiapkan lapangan kerja yang cukup dan memadai, apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5 persen jelas tidak akan mampu mengatasi ancaman bonus demografi.
“Minimnya lapangan kerja saat ini menjadi ancaman besar bahkan akan timbulkan anarkis karena orang tidak bisa makan dan memenuhi kebutuhannya,” tegas Wahid.
Wahid menambahkan, untuk menyerap angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat harus diiringi dengan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen kalau tidak akan sulit mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Salah satu cara mengatasinya yaitu meningkatkan pendapatan negara dengan menggenjot sektor industri, pertanian, infrastruktur dan lainnya. Pemerintah harus berkewajiban untuk memudahkan pelayanan dan memberikan stimulus kepada dunia usaha.
Faktor inilah yang menyebabkan pemerintah membuat Undang-undang Cipta Kerja yang semangatnya memberi peluang kemudahan pada dunia usaha dan angkatan kerja, namun implementasi dibawah malah mempersulit ini disebabkan karena perpindahan dari manual ke digital yang sangat menguras waktu dan tenaga.
“Saya saat di DPR sebagai wakil ketua Badan Legislasi saat pengesahan Undang Undang Cipta Kerja, semangatnya memudahkan dunia usaha, tetapi implementasi dibawah malah mempersulit dunia usaha, kadang untuk mengurus satu izin saja bisa mencapai tiga tahun,”ujar Wahid yang merupakan bakal calon gubernur Riau.
Kegoiatan ini dibuka oleh Pj Gubernur Riau yang diwakili Plh Kadis PUPR Riau, Fery Yunanda, dan dihadiri Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Kepala Dinas PU-TARUKIM Siak, Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME, Kadis PUPR Kota Pekanbaru yang diwakili Plt Sekretaris Tuswan Aidi, ST.,Aidi, Polda Riau, Dinas Tenaga Kerja Riau, Dinas tenaga Kerja Kota Pekanbaru, BLK Riau, Politeknik Caltex Riau (PCR), Politeknik Bengkalis, Badan Usaha, Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD F.SPBPU-K.SPSI) Provinsi Riau, Asesor Kompetensi (Askom) badan usaha, serta tamu undangan lainnya.***
Penulis: Ady, Editor: Alseptri Ady
