Oleh: Hasrul Sani Siregar, MA
APA yang menjadi dilema bagi ASEAN yaitu, konflik di internalnya sendiri. Thailand dan Kamboja baru saja melakukan gencatan senjata setelah beberapa hari berkonflik dalam masalah perbatasan. Untuk beberapa bulan ke depan kedua negara akan saling menahan diri dalam konflik yang lebih luas. Kepemilikan atas Kuil Preah Vihear merupakan salah satu masalah yang masih mengganjal bagi ke-2 negara tersebut. Kamboja mengklaim bahwa, peta yang dibuat oleh Komisi Franco-Siamese antara periode 1905-1908, Kuil Preah Vihear dibangun oleh warga Kamboja dan sangat jelas terletak di wilayah Kamboja. Thailand mengklaim bahwa, wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear seluas 4,6 kilometer persegi merupakan milik Thailand dan sebaliknya pula, Kamboja mengklaim, tanah yang berdiri sebuah Kuil yang bernama Preah Vihear tersebut merupakan kepunyaan Kamboja yang didasarkan atas keputusan Pengadilan Internasional (International Court of Justice (ICJ) di Den Haaq, Belanda pada tahun 1962.
Myanmar masih dihadapi oleh konflik internal antara Junta Militer dan pemberontakan serta kalangan sipil yang menentang pemerintahan militer. Potensi konflik yang disebabkan oleh isu perbatasan tersebut merupakan isu yang sangat sentral untuk dapat diselesaikan diantara negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN masih dihadapkan dengan masalah-masalah kedaulatan wilayah yang berhubungan dengan perbatasan. Pengalaman sejarah yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN yang berbeda satu dengan yang lainnya telah menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda pula dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut khususnya penyelesaian dengan cara negosiasi dan diplomasi. Kasus konflik Kamboja dan Thailand didasari oleh sejarah kuil di perbatasan.
Dalam Piagam ASEAN (ASEAN Charter) secara khusus tidak dituangkan secara rinci mengenai masalah kedaulatan wilayah masing-masing negara anggota ASEAN. Intinya, setiap negara anggota ASEAN tidak dibenarkan untuk saling intervensi terhadap masalah kedaulatan dari masing-masing anggota ASEAN. Prinsip Non-Interferensi (tidak boleh campur tangan) terhadap negara anggota ASEAN lainnya hingga saat ini masih tetap dilakukan oleh ASEAN. Jika ada konflik diantara Negara-negara anggota ASEAN, sebaiknya diselesaikan secara negosiasi dan bilateral oleh ke-2 belah pihak.
ASEAN secara organisasi hanya dapat menghimbau kepada pihak-pihak berkonflik untuk dapat segera menyelesaikannya secara damai. ASEAN akan ikut campur jika ada negara dalam keanggotaan ASEAN yang bertikai tidak dapat menyelesaikannya secara bilateral, maka ASEAN dapat berupaya memberikan solusi atas konflik tersebut, tanpa mengintervensi kedaulatan wilayah anggota ASEAN. Selama ini, ASEAN telah memainkan perannya untuk tetap menjaga dan konsisten dengan prinsip tidak ikut campur masalah dalam negeri anggota ASEAN.
Jauh sebelum Kamboja dan Thailand berkonflik tentang isu kedaulatan wilayah atas kepemilikan Kuil Preah Vihear, Kamboja juga berkonflik dengan negara tetangga sesama Indo China yaitu Vietnam. Kamboja, Laos dan Vietnam dikenal sebagai negara Indo China yang secara geografis terletak di Kawasan Asia Tenggara. Awal konflik antara Kamboja dan Vietnam didasari oleh invasi Vietnam ke Kamboja yang mana Khmer Merah (Khmer Rouge) sebagai perpanjangan tangan Vietnam, mengambilalih kekuasaan Pemerintahan Lon Nol yang berfaham bukan komunis pada 17 April 1975. Sejak kejatuhan Pemerintahan Lon Nol, pemerintahan di Kamboja berganti nama dengan nama Kampuchean National United Front for National Salvation (KNUFNS) yang didukung oleh Vietnam.
Dengan waktu yang sangat singkat Phnom Penh jatuh ke tangan Vietnam. Oleh yang demikian, sebutan Democratik Kampuchea berganti nama dengan Republik Rakyat Kampuchea (RRK). Dasar Vietnam menginvasi Kamboja dilatarbelakangi oleh tindakan Democratic Kampuchea yang memasuki wilayah Vietnam dengan cara yang tidak sah.***
(Hasrul Sani Siregar, MA. Penulis: Alumni Ekonomi-Politik Internasional, IKMAS, UKM Malaysia/Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau)
