JAKARTA, AmiraRiau.com - Ketua MPR Ahmad Muzani memberi catatan penting kepada menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Dia mengingatkan supaya membuat kajian yang komperhensif, sehingga tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu merespons banyakanya masalah yang belakangan terjadi diselesaikan oleh kepala negara, meskipun bisa dikerjakan kementerian terkait.
"Sebaiknya, saya kira pembantu-pembantu presiden memberikan kajian yang lebih komperhensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi presiden, padahal itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, seorang presiden seharusnya menyelesaikan masalah-masalah yang lebih stragis. Namun hal itu tidak bisa dilakukan apabila para menterinya tidak bisa menyelesaikan persoalan di level kementerian.
Karena itu, dia mendorong para menteri membuat kebijakan dengan kajian yang matang.
"Apakah (masalah batas wilayah) pulau atau masalah-masalah lain, supaya presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komperhensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto belakangan turun tangan atas sejumlah polemik yang terjadi. Diantaranya masalah tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.
Prabowo akhirnya mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat. Hanya PT Gag Nikel yang berada di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat saja yang masih diizinkan beroperasi.
Selain itu, Prabowo juga ikut turun tangan di kasus sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sengketa itu sempat menyebabkan ketegangan.
Belakangan, Prabowo memutuskan bahwa keempat pulau yang menjadi sengketa tetap menjadi milik Provinsi Aceh.
Teranyar, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk menyelesaikan masalah di Pulau Enggano, Bengkulu.***
