Bupati Siak Alfedri Menjadi Pembicara di Forum SKK Migas KKKS Wilayah Sumbagteng

Siak Sri Indrapura, AmiraRiau.Com - Bupati Siak, Alfedri menjadi pembicara dalam Forum SKK Migas – KKKS Wilayah Sumbagut, Rabu (24/11/2021) di Hotel Best Western Premier Panbil, Kota Batam. Di kegiatan itu, Alfedri mengakui industri migas memberi dampak yang sangan banyak dan dirasakan daerah Materi Alfedri berbertema "Efek berganda Industri Hulu Migas bagi perkembangan Daerah". Ia memaparkan Kontribusi Usaha Hulu Migas PT BSP sebagai perusahan daerah terhadap pembanggunan di Kabupaten Siak. "Hari ini saya di percaya oleh SKK Migas sebagai pembicara pada forum SKK Migas KKKS Wilayah Sumatera Bagian Tengah. Tema yang saya sampaikan seputar kontribusi usaha Industri Hulu Migas terhadap pembanggunan daerah. Berbicara tentang dampak industri migas ini, sangat banyak di rasakan oleh daerah. Pertama dari dana bagi hasil, kemudian dari CSR, khusus Siak ada BUMD yang mengelola hulu migas, yaitu PT Bumi Siak Pusako yang dan Siak yang memiliki saham mayoritas, tentu ada deviden dan juga pengembangan wilayah baru," ujar Alfedri. Kontribusi dari sektor Pertambangan dan Energi terhadap PDRD kabupaten Siak untuk tahun 2020 berjumlah 23,44 persen. Angka ini turun dari tahun sebelumnya, ini disebapkan harga minyak turun di tahun 2020. Bagaimana sesitifitas dari perkembangan industri migas terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di saat kontribusi migas turun 2020 pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan. "Disamping itu juga dipegaruhi pendemi Covid-19, dilihat dari sisi pendapatan kontribusi dari usaha hulu migas. Terakhir tahun 2020 328,697 atau 15,67 perses dari APBD. Pengharus sektor migas terhadap pendapatan daerah kabupaten Siak. Dilihat dari deviden digunakan untuk belanja modal, seperti Inprastruktur, jalan, kesehatan, pendidikan termasuk fasilitas lain," terangnya. Sementara pemanfaatan dana CSR PT BSP dari tahun 2002 sampai dengan 2020 berjumlah Rp78,14 miliar. Sementara PPM BOB dari tahun 2002 sampai dengan 2020 totalnya berjumlah Rp37,19 miliar. "Sejak tahun 2002-2020 PT BSP telah menyumbangkan keuntunganya kepada pemegang saham sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,16 triliun. Untuk CSR di Siak di kelola melalui forum CSR yang sudah memiliki Peraturan Daerah. Sehingga bisa disesuaikan dengan program pemerintah daerah dengan CSR dari Perusahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih," paparnya. Akhir dari paparanya, ia menyimpulkan usaha industri hulu migas tidak hanya mengerak ekonomi secara nasional namun juga ekonomi daerah, baik itu di bidang perekonomian, pendapatan, pembangguan daerah tenaga kerja dan jasa lain. Namun memiliki multiplier effect (efek berganda) atau memiliki manfaat tidak langsung. Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendorong peningkatan peran industri penunjang jasa dan barang dalam negeri pada seluruh pelaksanaan industri hulu migas demi terciptanya efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian nasional dan daerah. Untuk itu, SKK Migas-KKKS Perwakilan Sumbagut gelar kegiatan Northern Sumatera Forum yang sudah di buka tanggal 23-25 November 2021, yang berlangsung di Hotel Best Western Premier Panbil, Kota Batam. Kegiatan ini juga dilakukan bertujuan untuk membangun komunikasi dan koordinasi serta meningkatkan sinergi hubungan antara SKK Migas - KKKS dengan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, sehingga terbangun kesepahaman bersama terhadap beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan kegiatan di sektor industri hulu migas, khususnya di wilayah regional Sumatra Bagian Utara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target industri hulu migas yaitu 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD Gas di Tahun 2030 yang sejalan dengan rencana strategis industri Hulu Minyak dan Gas Bumi tahun 2020-2030, SKK Migas-KKKS Perwakilan Sumbagut. Forum itu juga membahas berbagai topik regulasi dan kebijakan sektor hulu migas terkini, khususnya dalam aspek Perizinan, Pertanahan, Komunikasi dan Media serta Tanggung Jawab Sosial/Pengembangan Masyarakat. (wsc)