PASIR PENGARAIAN, AmiraRiau.com - Kebijakan operasional tertutup yang diterapkan oleh salah satu mitra pengelola Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menuai protes keras dari kalangan jurnalis. Langkah pelarangan kunjungan terhadap awak media ini memicu pertanyaan besar terkait asas transparansi pemrosesan dan higienitas menu makanan yang akan didistribusikan kepada ribuan siswa penerima manfaat.
Sikap penolakan tersebut terkonfirmasi saat sejumlah wartawan berniat melakukan peninjauan dan fungsi kontrol sosial ke lokasi Dapur MBG milik Yayasan Cahaya Langowan Nusantara selaku Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Kecamatan Rambah, yang berlokasi di Jalan Kramat Apeh, Desa Pematang Berangan, Rokan Hulu.
"Kami tidak memperbolehkan wartawan untuk memasuki area di lingkungan dapur MBG. Berdasarkan aturan teknis dari pusat, kawasan pemrosesan makanan tersebut bersifat steril. Yang diizinkan masuk ke dalam ruang produksi hanyalah internal karyawan atau petugas verifikasi tertentu saja," dalih perwakilan Mitra MBG SPPG Rambah, Boby, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Selasa (9/6/2026).
Aksi penutupan akses informasi publik ini disayangkan oleh tokoh pers senior Rokan Hulu, Kaliun Siregar, M.M. Pihaknya merasa kesal dan mempertanyakan motif di balik SOP penutupan dapur yang dinilai berlebihan tersebut. Menurutnya, pers bertindak sebagai mata dan telinga publik untuk memastikan anggaran negara dikelola secara bersih dan aman.
"Jika rekan-rekan jurnalis saja dilarang keras untuk melihat dan mendokumentasikan proses memasak, bagaimana dengan masyarakat atau orang tua murid yang ingin memastikan kelayakan makanan anak-anak mereka? Kebijakan tertutup seperti ini justru memicu kecurigaan dan polemik di tengah publik," tegas Kaliun secara tertulis.
Kaliun mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pusat untuk segera turun ke lapangan dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh jaringan Dapur MBG di Rokan Hulu. Pengawasan ketat dari otoritas pusat dinilai sangat mendesak demi memastikan standarisasi kelayakan konsumsi terpenuhi sebelum munculnya korban di wilayah hukum Rokan Hulu.
Kekhawatiran para jurnalis dan wali murid di Rokan Hulu dinilai beralasan, mengingat beberapa waktu lalu sempat terjadi insiden keracunan pangan massal yang menimpa puluhan siswa sekolah dasar di wilayah tetangga, Kabupaten Kampar.
Berdasarkan catatan rekam medis berkala, yaitu sebanyak 23 siswa-siswi penerima manfaat di SDN 006 Langgini, Kabupaten Kampar, mengalami gejala klinis serupa berupa mual berat, muntah, dan nyeri perut akut pasca-mengonsumsi paket makanan terdistribusi.
Lalu, seluruh korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang guna mendapatkan perawatan kedaruratan intensif sebelum akhirnya diperbolehkan rawat jalan dan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, bersama Kepala SPPG Langgini, Bakti Indrawan, sebelumnya telah mengeluarkan draf pernyataan evaluasi total dan berjanji memperketat pengawasan rantai pasok dari sektor hulu bahan baku hingga lini hilir distribusi guna menjamin aspek higienis pangan.
Berkaca dari kegagalan prosedur di Kabupaten Kampar tersebut, jurnalis di Rokan Hulu menilai keterbukaan draf operasional dapur kepada media massa merupakan langkah mitigasi dini yang paling efektif. Fungsi kontrol publik secara visual diperlukan agar pengelola tidak lalai dalam menerapkan standar kebersihan dan meminimalkan potensi kontaminasi bakteri pada makanan anak sekolah.***
