Darurat Kejahatan Siber, Komdigi dan DPR RI Buat Aturan Tegas Larangan Anak Bermain Medsos

JAKARTA, AmiraRiau.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana untuk melakukan pembatasan usia yang menggunakan media sosial (medsos). Niatan pemerintah itu direspon oleh Komisi I DPR. Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mendukung pemerintah segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak. Menurut Amelia, media sosial saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan yang dengan mudah dikonsumsi anak-anak. "Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda," ujar Amelia dikutip dari situs DPR, Kamis (23/1/2025). Sebelumnya Komisi I pernah menyampaikan secara langsung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers pada 18 November 2023 untuk mengawasi konten digital dan medsos. "Menimbang situasi darurat kejahatan siber (cybercrime) yang terus meningkat, seperti kasus predator online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman nyata yang harus segera diantisipasi. Karena itu, kebijakan ini harus segera diimplementasikan dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis," tegas Amelia. Anggota Komisi I DPR Habib Idrus Aljufri pun senada, mendukung langkah pemerintah melakukan pembatasan usia yang akses medsos. Wacana ini dinilai penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di dunia digital, seperti paparan konten tidak pantas, kekerasan siber, dan kecanduan gawai. "Langkah yang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini juga diharapkan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain pertama Sistem Verifikasi Usia yang Aman. Pemerintah dan platform media sosial harus bekerja sama untuk memastikan mekanisme verifikasi usia yang efektif tanpa melanggar privasi pengguna," jelas Politisi Fraksi PKS, saat dilansir detik.com, Kamis (23/1/2025). Kedua, imbuhnya, Edukasi Literasi Digital. Selain pembatasan usia, diperlukan upaya pendidikan kepada anak-anak, orang tua, dan guru agar mereka memahami risiko dan manfaat penggunaan media sosial. "Ketiga, Kolaborasi Internasional. Kebijakan ini harus didukung oleh pengalaman negara lain, seperti Australia, yang telah menerapkan langkah serupa," ungkapnya.*** Editor: Alseptri Ady