Dihadapan Komisi IX DPR RI, Pj Sekdaprov Riau Sampaikan Keberhasilan Turunkan Stunting dan Bantuan ODGJ

PEKANBARU, AmiraRiau.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memaparkan capaian dalam bidang kesehatan, saat rapat bersama DPR RI Komisi IX. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur, Senin (9/12/2024). Dikatakan, Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq OH, bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia menambahkan, ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan laporan menyeluruh terkait prioritas dan tantangan dihadapi daerah. "Kami bersyukur atas kunjungan dari pimpinan dan anggota DPR RI Komisi IX ke Provinsi Riau. Pertemuan ini merupakan wujud perhatian terhadap bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan SDM," ujar Taufiq. Dalam laporan yang disampaikan, Taufiq menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,27 triliun untuk sektor kesehatan melalui APBD tahun 2024. Hingga November 2024, realisasi anggaran sektor kesehatan mencapai 70,95 persen, dengan realisasi fisik sebesar 89,76 persen. "Sebagai bentuk transparansi dan komitmen kami dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang kesehatan, kegiatan sosial dan pembangunan manusia yang menjadi fokus utama pertemuan kunjungan kerja ini, kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,27 triliun untuk sektor kesehatan. Alokasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Satu diantara capaian yang dipaparkan adalah keberhasilan Provinsi Riau dalam menurunkan angka stunting. Taufiq terangkan, Pemprov Riau telah berhasil menekan angka stunting di bumi lancang kuning hingga 13,6 persen. "Selanjutnya, dalam upaya menurunkan prevalensi stunting provinsi Riau telah mencapai capaian yang luar biasa. Pada tahun 2023, angka prevalensi stunting di provinsi Riau tercatat 13,6 persen, ini jauh lebih baik dibandingkan angka nasional yaitu 14 persen," terangnya. "Kami terus menargetkan penurunan stunting ini akan mencapai angka satu digit, yaitu dibawah sepuluh persen pada akhir tahun 2024," tegasnya. Selain itu, Pemprov Riau juga telah berhasil mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC), dengan cakupan sebesar 98,9%. Diungkapkan, saat ini seluruh kabupaten/kota di Riau telah mencapai predikat UHC, sehingga pihaknya juga telah melampaui target nasional. "Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kami telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).  Bahkan, seluruh kabupaten dan kota di Riau telah mencapai predikat UHC, sehingga Provinsi Riau berhasil mencapai angka 98,9 persen. Tentu ini telah melampaui target nasional, karena target UHC nasional adalah 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya. Target ini ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 tahun 2022," ungkapnya. Lebih lanjut, ia menuturkan Pemprov Riau juga memberikan perhatian khusus pada masyarakat rentan. Termasuk penyandang gangguan jiwa (ODGJ) dan warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Sebagai tambahan, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan jaminan kesehatan daerah, khususnya untuk masyarakat tidak mampu. Bantuan ini meliputi biaya untuk penyandang ODGJ, penyandang yang tidak terdaftar NIK, serta hal-hal yang tidak dijamin oleh program JKN," pungkasnya.*** Penulis: MCR, Editor: Alseptri Ady