Dinilai Cepat Dalam Digitalisasi Daerah, Riau Raih Terbaik I TP2DD Wilayah Sumatera 2023

JAKARTA - Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) provinsi terbaik I Wilayah Sumatera, dalam Rakornas P2DD 2023, yang disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian Perekonomian RI, Selasa (3/10/23). Penghargaan TP2DD provinsi terbaik I wilayah Sumatera tersebut diterima langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang diserahkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Penyerahan penghargaan itu disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin secara virtual, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk diketahui, tidak hanya Provinsi Riau yang meraih penghargaan dalam TP2DD 2023 ini, namun Kabupaten Kampar juga berhasil meraih TP2DD Kabupaten Terbaik 2023 wilayah Sumatera. Ketua Satgas TP2DD sekaligus Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan tersebut. Namun dia menegaskan kepada semua daerah di Indonesia akan pentingnya mensinergikan berbagai inovasi, inisiatif baru serta, penguatan kebijakan di berbagai Kementerian dan Lembaga dalam kurun waktu 2022-2023 untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. "Adapun, sejumlah program sinergi kebijakan digitalisasi daerah a.l. QRIS, KKI, Kartu Kredit Pemerintah, penguatan SPBE, Penguatan Sarana Prasarana melalui Satelit Nusantara Sakti, penguatan digitalisasi belanja pemda dan penguatan regulasi local taxing power," ujarnya. Lebih lanjut, Airlangga Hartanto berharap kedepannya digitalisasi pemerintah daerah di semua wilayah di Indonesia dapat terus meningkat ke depannya. Dia menambahkan, level digitalisasi pemda saat ini telah mengalami peningkatan sebesar 6,1 persen dari 67,5 persen pada semester II-2022, menjadi 73,6 persen pada semester III-2022. Adapun untuk sebaran peningkatan itu dengan capaian wilayah Sumatera 133 pemda 81,1 persen, Jawa sebesar 118 pemda atau 99,2 persen, Kalimantan 32 pemda atau 52 persen. "Bali dan Nusa Tenggara 26 pemda atau 51,9 persen, serta Sulawesi dan Maluku 90 pemda atau 58,4 persen. Pemerintah optimistis 75 persen target bisa dicapai," tutupnya. Dalam kesempatan Rakornas P2DD tersebut sekaligus dilakukan peluncuran sinergi nasional akselerasi digitalisasi daerah untuk Indonesia Maju.***