PEKANBARU, AmiraRiau.com- Kekhawatiran Forum LSM Riau Bersatu terkait pengelolaan lahan kebun sawit di areal hutan yang disita Satgas Penertiban Kebun Dalam Kawasan Hutan (PKH) menjadi kenyataan. Pengelolaan lahan yang diserahkan kepada BUMN PT. Agrinas Palma Nusantara dinilai telah menuai konflik di tengah masyarakat, khususnya di Siak, Kabupaten Rohil, dan Rohul.
Ketua Forum LSM Riau Bersatu, Ir. Robert Hendrico, yang memimpin pra dialog pada Senin (3/11/2025), menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan tidak boleh menimbulkan masalah baru.
"Yang penting status kepemilikan kebun sawit harus jelas, jangan pula penertiban yang dilakukan justru menimbulkan masalah baru," kata Robert Hendrico.
Forum LSM Riau Bersatu menyoroti kebijakan PT. Agrinas yang mengelola lahan sitaan tersebut. Agrinas, yang seharusnya tangguh dan profesional, malah mengalihkan tanggung jawab pengelolaan melalui Kerja Sama Operasi (KSO).
Robert Hendrico mempertanyakan PT. Agrinas sebagai BUMN yang seharusnya tangguh, namun memilih meng-KSO-kan pengelolaan kepada pihak luar, padahal persoalan legalitas lahan belum diselesaikan. Dan masyarakat sekitar hutan berharap dapat bergabung sebagai koperasi atau kelompok tani, namun Agrinas dinilai sangat kurang bersosialisasi. Akibatnya, pengelola yang datang dari luar daerah menimbulkan persoalan baru.
Mayjen Priyadi Agus Priyanto, seorang tokoh cendekiawan Riau, menganalisis bahwa Agrinas mengalami overload limpahan pekerjaan dari Satgas PKH sehingga kesulitan mengelola. Pekerjaan yang dilimpahkan kepada pihak KSO akhirnya menghasilkan konflik.
Menurutnya, KSO diberikan kepada pihak lain sebelum status hukum lahan sitaan diselesaikan. Petani lama kaget karena sistem pengelolaan Agrinas mengharuskan persentase 60:40, yang berarti kesejahteraan mereka berkurang dibandingkan cara lama.
Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan benturan di lapangan. Ketika masyarakat lokal mengambil hasil sawit, muncul istilah penjarahan, yang kemudian berujung pada keributan hingga munculnya korban di Rohil dan Rohul.
Priyadi menyebut konflik terjadi merata di hampir 1,5 juta hektar lahan kelolaan PT. Agrinas karena lemahnya pengawasan.
Tokoh masyarakat Riau, Fauzi Kadir dan Ian Machyar, mendukung penuh inisiatif dialog ini sebagai upaya membela masyarakat yang terzalimi dan menjadi kontrol bagi Agrinas yang dinilai belum memberikan manfaat nyata.
Hasil rumusan dari Pra Dialog ini akan dibawa ke dialog resmi yang dijadwalkan pada 10 November 2025.***
Penulis: RKA
.jpeg)
.jpg)
