PEKANBARU, AmiraRiau.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak memanfaatkan peluncuran Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau sebagai panggung strategis untuk menuntut reformasi postur fiskal nasional. Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan bahwa wadah kolektif ini harus mampu menjadi jangkar politik yang kuat dalam memperjuangkan transparansi pembagian porsi keuangan antara pusat dan daerah, khususnya bagi wilayah penyumbang komoditas alam terbesar.
Pernyataan bersikap tersebut disampaikan di sela-sela agenda peluncuran resmi forum yang dipusatkan di Ruang Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Kompleks Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (9/6/2026).
"Kabupaten Siak dan wilayah Riau secara umum telah memberikan kontribusi masif terhadap draf struktur penopang penerimaan negara, terutama dari eksploitasi sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun, kami di daerah tidak hanya membutuhkan kucuran program formalitas dari kementerian, melainkan menuntut kepastian hukum, transparansi data, serta asas keadilan fiskal yang proporsional," tegas Afni Zulkifli.
Bupati Afni menguraikan, perbaikan postur kebijakan fiskal dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah penghasil. Dana bagi hasil yang adil akan memberikan ruang belanja yang lebih longgar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mendanai proyek infrastruktur dasar, membiayakan sektor kesehatan, serta meningkatkan draf mutu pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Guna mencapai target pembangunan inklusif tersebut, Pemkab Siak menitipkan sejumlah poin resolusi penting kepada para wakil rakyat, meliputi memaksimalkan serapan pagu dana APBN masuk ke kabupaten untuk pembangunan kawasan pesisir, mendorong reformasi draf hitungan formula Dana Bagi Hasil (DBH) agar berpihak pada kelestarian ekologi daerah penghasil dan membuka sumbat birokrasi di kementerian pusat guna mempermudah masuknya arus modal swasta ke koridor industri daerah.
Dalam kesempatan itu, kepala daerah perempuan pertama di Siak ini mengajak 13 anggota DPR RI asal Riau lintas komisi untuk menepikan sekat afiliasi partai politik dan fokus membangun kekuatan lobi siber di Senayan. Kehadiran forum kolektif ini dinilai sebagai momentum berharga untuk menyamakan persepsi taktis sebelum memasuki draf pembahasan draf nota keuangan APBN bersama pemerintah pusat.
Menutup penyampaiannya, Afni mengingatkan bahwa pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak boleh dipisahkan. Melalui semangat kebersamaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan jajaran parlemen pusat, daerah penghasil yang telah menyubsidi pembangunan nasional diharapkan dapat tumbuh seimbang tanpa tertinggal dari aspek kemantapan infrastruktur.***
